"Mengapa Patrialis yang Ditunjuk Presiden Jadi Hakim Konstitusi?" - Kompas.com

"Mengapa Patrialis yang Ditunjuk Presiden Jadi Hakim Konstitusi?"

Kompas.com - 31/07/2013, 07:34 WIB
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Patrialis Akbar
JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Rekam jejak Patrialis dinilai tak mendukung penunjukannya menjadi hakim konstitusi. Penunjukan dinilai sarat muatan politik.

"Kami tidak melihat ada indikator yang jelas dari Presiden untuk memilih (Patrialis). Aspek kualitas, integritas, kelihatannya dinafikan," kecam Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, mewakili koalisi, dalam konferensi pers, Selasa (30/7/2013). Penunjukan Patrialis, imbuh dia, lebih terlihat menonjolkan soal relasi dan kepentingan politik.

Sejumlah alasan disebutkan koalisi tersebut untuk mempertanyakan dasar penunjukan Patrialis ini. Pada Pemilu 2009, misalnya, Patrialis gagal saat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Kebijakan yang dibuat Patrialis saat menjabat Menteri Hukum dan HAM juga dianggap kontroversial dan tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Patrialis disebut koalisi ini pernah memberikan obral remisi dan pembebabasan bersyarat terhadap koruptor dan membangun sel khusus untuk koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Pada masa jabatannya pula, grasi untuk Syaukani, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang terlibat korupsi, diberikan.

Penunjukan ini dinilai merupakan "kompensasi politik" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mencopot Patrialis dari kursi Menteri Hukum dan HAM. "Saya pakai logika sederhana saja, ketika seorang menteri masuk kabinet dan punya perform yang buruk, artinya dia dapat rapor merah. Nah, udah dapet rapor merah masih diangkat-angkat juga, kebangetan," kecam Emerson.

Menurut Emerson, dia membayangkan sosok hakim konstitusi mestinya berasal dari kalangan akademisi, yang dipilih dengan pertimbangan integritas, kualitas, dan komitmen terhadap penegakan hukum. "Nah mengapa memilih Patrialis Akbar?" tanya dia.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk Patrialis Akbar sudah diterbitkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut telah dia terima pada Senin (29/7/2013) petang.


EditorPalupi Annisa Auliani
Komentar

Terkini Lainnya

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Internasional
Cerita Penjual 'Es Kepal Milo' yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Cerita Penjual "Es Kepal Milo" yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Megapolitan
Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Nasional
Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Megapolitan
Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Nasional
Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Nasional
Rela Antre Berjam-jam demi 'Es Kepal Milo' yang Viral di Medsos...

Rela Antre Berjam-jam demi "Es Kepal Milo" yang Viral di Medsos...

Megapolitan
Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Nasional
Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Regional
Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Internasional
Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Nasional
Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Regional
5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

Nasional
Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga 'Skybridge'

Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga "Skybridge"

Megapolitan
Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Megapolitan

Close Ads X