Kompas.com - 30/07/2013, 23:22 WIB
Hadar Nafis Gumay Hadar Nafis Gumay
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum memiliki data pemilih disabilitas. KPU malah berharap masyarakat melaporkan keberadaan pemilih disabilitas.

"Sebetulnya memang kami minta Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) untuk mencatatkan pemilih yang disabilitas dalam proses coklit (pencocokan dan penelitian). Tapi, belum kami cek lagi. Sekarang memang belum ada data pemilih disabilitas," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di sela-sela rapat konsultasi dengan DPR di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hanya, kata dia, petugas Pantarlih alpa mencatatkan pemilih disabilitas saat proses pemutakhiran dilakukan. Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat pun enggan melaporkan keberadaan pemilih disabilitas.

Ia mengatakan, KPU sebenarnya sudah menyiapkan pendataan pemilih disabilitas. Hal itu, lanjutnya, tampak pada ada kolom dan kode khusus yang disiapkan untuk pemilih disabilitas. "Hanya memang belum kami hitung dan catat," lanjut Hadar.

Hadar mengatakan, pihaknya berharap dalam tahapan masukan masyarakat atas pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), ada laporan yang akurat soal pemilih disabilitas. Dikatakannya, masukan diterima hingga Kamis, 1 Agustus 2013 mendatang.

Meski demikian, katanya, masukan masyarakat juga ditunggu hingga DPS hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan pada pertengahan Agustus nanti. Hadar mengatakan, pendataan pemilih disabilitas penting untuk menyiapkan fasilitas pelayanan pemungutan suara dalam pemilu mendatang.

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ia mengatakan, saat proses pemutakhiran data pemilih dan pencocokan dan penelitian data pemilih, Pantarlih memang diminta untuk mendata pemilih disabilitas. Namun, katanya, tidak dapat dipastikan apakah semua pemilih disabilitas tercatat atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengungkapkan, petugas Pantarlih tidak akan lagi turun ke daerah untuk mencatat pemilih disabilitas. Untuk itu, katanya, KPU bergantung kepada masukan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga atau warga yang disabilitas.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mochammad Afifuddin mengatakan, Indonesia ternyata tidak pernah memiliki data pemilih disabilitas. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang cacat. Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan.

"Tidak ada data pemilih disabilitas di masing-masing daerah. Data yang kami pakai ini murni improvisasi teman-teman kami di lapangan," ujar Afif, Selasa (30/7/2013).

Afif menjelaskan, untuk mencari data itu, pihaknya bahkan harus menyusuri data satu per satu ke Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Dari data yang didapat satu per satu itu, JPPR kemudian merangkumnya.

Menurut Afif, anggota KPPS yang mendata pemilih di wilayahnya sebenarnya sudah mencantumkan ada pemilih disabilitas. Namun, entah kenapa, saat masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT) keterangan pemilih penyandang disabilitas hilang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.