Kompas.com - 30/07/2013, 23:22 WIB
Hadar Nafis Gumay Hadar Nafis Gumay
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum memiliki data pemilih disabilitas. KPU malah berharap masyarakat melaporkan keberadaan pemilih disabilitas.

"Sebetulnya memang kami minta Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) untuk mencatatkan pemilih yang disabilitas dalam proses coklit (pencocokan dan penelitian). Tapi, belum kami cek lagi. Sekarang memang belum ada data pemilih disabilitas," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di sela-sela rapat konsultasi dengan DPR di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hanya, kata dia, petugas Pantarlih alpa mencatatkan pemilih disabilitas saat proses pemutakhiran dilakukan. Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat pun enggan melaporkan keberadaan pemilih disabilitas.

Ia mengatakan, KPU sebenarnya sudah menyiapkan pendataan pemilih disabilitas. Hal itu, lanjutnya, tampak pada ada kolom dan kode khusus yang disiapkan untuk pemilih disabilitas. "Hanya memang belum kami hitung dan catat," lanjut Hadar.

Hadar mengatakan, pihaknya berharap dalam tahapan masukan masyarakat atas pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), ada laporan yang akurat soal pemilih disabilitas. Dikatakannya, masukan diterima hingga Kamis, 1 Agustus 2013 mendatang.

Meski demikian, katanya, masukan masyarakat juga ditunggu hingga DPS hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan pada pertengahan Agustus nanti. Hadar mengatakan, pendataan pemilih disabilitas penting untuk menyiapkan fasilitas pelayanan pemungutan suara dalam pemilu mendatang.

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ia mengatakan, saat proses pemutakhiran data pemilih dan pencocokan dan penelitian data pemilih, Pantarlih memang diminta untuk mendata pemilih disabilitas. Namun, katanya, tidak dapat dipastikan apakah semua pemilih disabilitas tercatat atau tidak.

Dia mengungkapkan, petugas Pantarlih tidak akan lagi turun ke daerah untuk mencatat pemilih disabilitas. Untuk itu, katanya, KPU bergantung kepada masukan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga atau warga yang disabilitas.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mochammad Afifuddin mengatakan, Indonesia ternyata tidak pernah memiliki data pemilih disabilitas. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang cacat. Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan.

"Tidak ada data pemilih disabilitas di masing-masing daerah. Data yang kami pakai ini murni improvisasi teman-teman kami di lapangan," ujar Afif, Selasa (30/7/2013).

Afif menjelaskan, untuk mencari data itu, pihaknya bahkan harus menyusuri data satu per satu ke Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Dari data yang didapat satu per satu itu, JPPR kemudian merangkumnya.

Menurut Afif, anggota KPPS yang mendata pemilih di wilayahnya sebenarnya sudah mencantumkan ada pemilih disabilitas. Namun, entah kenapa, saat masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT) keterangan pemilih penyandang disabilitas hilang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.