Mahfud: Penegakan Hukum untuk Koruptor Harus Dibenahi

Kompas.com - 30/07/2013, 22:11 WIB
Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.
|
EditorGlori K. Wadrianto
BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih banyak salah sasaran. Hal itu diungkapkan Mahfud seusai mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, Selasa (30/7/2013).

Salah satu contohnya adalah kasus narapidana korupsi Lapas Sukamiskin bernama Abdul Hamid, seorang kurir yang hanya diberi ongkos Rp 1,5 juta untuk para penerima dana bansos pengembangan ekonomi sosial (P2SEM) Jawa Timur. Mahfud mengaku prihatin dengan kasus ini.

Abdul Hamid sama sekali tidak mengetahui jika uang tersebut adalah hasil korupsi. Karena dianggap terlibat, Abdul Hamid dihukum empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

"Memang, saya melihat pemberantasan korupsi di Indonesia itu penegakan hukumnya berjalan. Tapi, penegakan keadilannya tidak berjalan," kata Mahfud di Lapas Sukamiskin.

Lebih lanjut Mahfud menambahkan, penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia belum bisa tegak secara umum meskipun, kata dia, formalitas-formalitas hukum tetap berjalan. "Menurut saya, ke depan kita harus memilah-milah lagi sumber hukum di Indonesia," tuturnya.

Indonesia sebenarnya memiliki hukum restoratif, yaitu hukum keadilan yang tumbuh di masyarakat Indonesia secara turun-temurun. "Artinya, hukuman itu harus diberikan setimpal," tegasnya.

Menurut Mahfud, banyak orang yang tidak bersalah, tetapi karena keterpaksaan tentang suatu hal, harus dihukum setara dengan para koruptor kelas kakap. "Sementara yang melakukan hal yang nyata-nyata itu kadang kala lolos. Saya kira ini yang harus dibenahi," terangnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Nasional
Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nasional
Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Nasional
Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Nasional
LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

Nasional
Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Nasional
Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.