Kompas.com - 30/07/2013, 20:13 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Syaifuddin memprediksi tak ada partai politik yang dapat memenuhi ambang batas 20 persen perolehan suara sebagai syarat mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Untuk itu, ia meminta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) direvisi dan aturan mengenai presidential threshold dihapus. "Dugaan kita tak ada partai yang bisa penuhi itu (presidential threshold), maka harus dihapus," kata Lukman di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Lukman menegaskan, syarat 20 persen suara untuk mengusung capres inkonstitusional. Pasalnya, syarat itu bertabrakan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tidak mengatur mengenai ambang batas perolehan suara sebagai syarat mengusung capres.

"Karena diturunkan jadi berapa pun, tetap saja inkonstitusional. Semua tak akan bisa, dan pasti akan berkoalisi," ujarnya.

Lebih jauh, Lukman menyatakan bahwa PPP masih belum ingin memutuskan nama tokoh yang akan diusung menjadi capres. Semua masih menunggu revisi UU Pilpres dan perolehan suara di pemilihan legislatif 2014.

Rapat pleno yang digelar di Gedung DPR beberapa waktu lalu belum memutuskan apakah UU Pilpres akan direvisi atau sebaliknya. Keputusan itu ditunda dan akan memasuki forum lobi sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.