Indonesia Tidak Pernah Punya Data Pemilih Disabilitas

Kompas.com - 30/07/2013, 19:24 WIB
Perwakilan USAID dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menerima hasil penelitian yang dilakukan ASEAN General Election for Disability (AGENDA) tentang implementasi hak politik penyandang disabilitas. Berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang tergabung dalam AGENDA, Indonesia tidak memiliki data pemilih penyandang disabilitas. Kompas.com/SABRINA ASRILPerwakilan USAID dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menerima hasil penelitian yang dilakukan ASEAN General Election for Disability (AGENDA) tentang implementasi hak politik penyandang disabilitas. Berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang tergabung dalam AGENDA, Indonesia tidak memiliki data pemilih penyandang disabilitas.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah puluhan tahun menyelenggarakan pemilihan umum, Indonesia ternyata tidak pernah memiliki data pemilih disabilitas. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang cacat.

Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Koordinator Nasional JPPR Mochammad Afifuddin mengatakan, hal ini berdasarkan riset di lima kota, yakni Yogyakarta, Mamuju, Jakarta, Pangkal Pinang, dan Tangerang Selatan.

"Tidak ada data pemilih disabilitas di masing-masing daerah. Data yang kami pakai ini murni improvisasi teman-teman kami di lapangan," ujar Afif dalam diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Afif menjelaskan, untuk mencari data itu, pihaknya bahkan harus menyusuri data satu per satu ke Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Dari data yang didapat satu per satu itu, JPPR kemudian merangkumnya.

Menurut Afif, anggota KPPS yang mendata pemilih di wilayahnya sebenarnya sudah mencantumkan adanya pemilih disabilitas. Namun, entah kenapa, saat masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT), keterangan pemilih penyadang disabilitas hilang.

Padahal, kata Afif, data itu bisa berpengaruh pada penyediaan alat bantu, pendampingan, cara berkomunikasi KPPS dengan penderita difabel, hingga pengawasan yang dilakukan panwaslu atau lembaga swadaya masyarakat saat pemungutan suara berlangsung.

"Hanya Yogyakarta saja yang KPU-nya terbuka dan mau mencantumkan keterangan disabilitas," ucap Afif.

Hilangnya keterangan disabilitas di dalam data pemilih, lanjut Afif, adalah dampak dari politik kepentingan penguasa. "Kalau penguasa merasa tidak penting kolom keterangan itu dimasukkan, maka hilang pula hak-hak politik kaum disabilitas," katanya.

Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (Agenda), penyandang difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X