Kompas.com - 30/07/2013, 15:36 WIB
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima 12 nama calon hakim agung dari Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki pada Selasa (30/7/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima 12 nama calon hakim agung dari Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki pada Selasa (30/7/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima pimpinan Komisi Yudisial, Selasa (30/7/2013) siang. Ketua KY Suparman Marzuki menyerahkan 12 nama calon hakim agung untuk selanjutnya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Parlemen.

"KY serahkan secara resmi. Ada 23 peserta yang diwawancarai. Hanya 12 nama yang lolos. Ini nama maksimal yang bisa kami serahkan. Nanti diserahkan ke Komisi III untuk melaksanakan seleksi lebih lanjut," ujar Suparman.

Adapun 12 nama calon hakim agung itu adalah:
Arofah Windiani, Hartono Abdul Murad, Heru Iriani, Manahan MP Sitompul, Sudrajad Dimyati, Zahrul Rabain (perdata); serta Bambang Edy Sutanto dan Is Sudaryono (tata usaha negara). Selain itu, Eddy Army, Maruap Dohmatiga Pasaribu, Mulijanto, dan Sumardjiatmo (pidana).

Dari 12 nama calon itu akan dipilih 7 orang untuk mengisi kekosongan hakim agung di Mahkamah Agung.

Suparman menjelaskan, berdasarkan undang-undang, seharusnya KY menyerahkan 21 orang.

"Harusnya tiga kali jumlah yang dibutuhkan, jadi 21 orang. Tapi kami serahkan hanya 12 orang karena ini untuk kepentingan bangsa, kami tidak mau hanya sekadar mencukupi kuota. Perlu dipertimbangkan bahwa kami ini sedang mencari wakil Tuhan, dan itu tidak mudah," kata Suparman.

Ketua DPR Marzuki Alie, yang menerima rombongan KY, mengaku sudah mengingatkan KY agar tidak terlalu terpaku pada jumlah kuota. Menurutnya, saat nama-nama itu diserahkan kepada DPR, maka yang akan menjadi pertimbangan bersifat politis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada satu saja yang nyelip masuk, maka MA nanti akan ada orang yang akan buat masalah di MA. Dalam waktu pendek, DPR tidak mungkin bisa melakukan pertimbangan utuh, jadi akan lebih ke politik. Makanya saat diserahkan ke DPR, harus sudah penuhi profesi dan kapasitasnya," ujar Marzuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Nasional
Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Nasional
Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Nasional
Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Nasional
Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Nasional
Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Nasional
Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

Nasional
Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Nasional
Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X