September, Presiden Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR

Kompas.com - 29/07/2013, 17:29 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (kiri) didampingi Irwasum Polri, Komjen Fajar Prihantoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012). Rapat membahas berbagai persoalan aktual salah satunya kerusuhan di Jayapura, Papua. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (kiri) didampingi Irwasum Polri, Komjen Fajar Prihantoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012). Rapat membahas berbagai persoalan aktual salah satunya kerusuhan di Jayapura, Papua.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dipastikan akan diganti sebelum pensiun pada Januari 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengusulkan calon pengganti kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2013.

"Dalam waktu dekat, tidak lebih dari awal September, Presiden sudah mengajukan nama ke DPR. Memang tidak akan menunggu sampai tahun depan," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Senin ( 29/7/2013 ).

Julian mengatakan, sampai saat ini Presiden belum menerima nama-nama calon Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional. Pergantian Kapolri dipercepat dengan alasan sebagai langkah persiapan Pemilu yang dimulai April 2014. Kompolnas akan menyerahkan delapan perwira tinggi, baik yang berbintang tiga maupun dua kepada Presiden.

Sementara itu, menurut Julian, Presiden baru menerima nama-nama calon Panglima TNI dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.


"Sedang diproses (usul calon Panglima TNI)," kata Julian.

Seperti diberitakan, Agus akan pensiun pada Agustus 2013. Kepada Presiden, Agus memasukkan tiga kepala staf sebagai calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI AD Jenderal (TNI) Moeldoko berada di urutan atas.

Proses seleksi Panglima TNI akan dilakukan di Komisi I DPR. Adapun Kapolri di Komisi III DPR. Saat proses seleksi sebelumnya, Presiden hanya menyerahkan satu nama, yakni Timur dan Agus.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X