Lembaga Sandi Negara, katanya, harus memastikan lagi sistem dan perangkat komunikasi pimpinan lembaga tinggi negara.

“Di sisi lain, kejadian ini menunjukkan bahwa keamanan komunikasi pejabat tinggi negara masih rentan diintersepsi. Lembaga Sandi Negara harus memastikan bahwa sistem dan perangkat komunikasi pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara aman dan terkendali baik,” ujar Mahfudz,  saat dihubungi, Senin (29/7/2013).

Selain menunjukkkan lemahnya sistem komunikasi yang dipakai Presiden, Mahfudz juga menyoroti hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

“Pihak Australia sudah menodai hubungan baik bilateral kedua negara. Jika hal itu benar, maka otoritas Australia harus meminta maaf kepada Indonesia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Meski penyadapan dilakukan pihak Inggris, Mahfudz mengatakan, tidak seharusnya Australia ikut menikmati hasil sadapan tersebut. “Karena bisa dipersepsi telah terjadi kerja sama intelijen Inggris dan Australia terkait hal ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY beserta rombongan diketahui disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013).

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

"PM Kevin Rudd sangat berhasrat untuk memperoleh informasi intelijen, terutama yang menyangkut para pemimpin Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Yudhoyono, PM India Manmoham Singh, dan [mantan Presiden Cina] Hu Jintao," kata sumber tersebut.

Sumber itu mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB.