Hari Ini, Ada 3 Calon Kapolri yang Lapor Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 29/07/2013, 10:18 WIB
Kepala Divisi TI Polri Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya seusai lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (29/7/2013). dian maharaniKepala Divisi TI Polri Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya seusai lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (29/7/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga calon Kapolri dijadwalkan lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/7/2013). Mereka adalah Kapolda Sumatera Selatan Inspektur (Irjen) Jenderal Saud Usman Nasution, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Anas Yusuf, dan Kepala Divisi TI Polri Irjen Tubagus Anis Angkawijaya.

"Hari ini ada tiga orang yang dijadwalkan klarifikasi, yaitu Saud Usman Nasution, Kapolda Sumsel, Anas Yusuf, Wakil Kepala Bareskrim Polri, dan Tubagus Anis Angkawijaya, Kadiv Telematika Polri," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin.

Ketiga jenderal bintang dua itu dinilai berpotensi menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Saud Usman pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada 2009. Saud merupakan lulusan Akademi Kepolisian, satu angkatan dengan Kapala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman yakni tahun 1981. Saud pernah menjabat Kadiv Humas Polri pada 2011 dan Wakabareskrim Polri pada 2012. Kemudian, ia menjabat Kapolda Sumsel dan posisinya digantikan oleh Anas Yusuf.

Anas sendiri sebelumnya menjabat Kapoda Kalimantan Timur. Namanya mulai dikenal ketika menjadi Ketua Tim Pemburu Muhammad Nazarudin yang terjerat kasus dugaan korupsi wisma atlet.


Sementara itu, Tubagus Anis sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 13 Oktober 1957 itu juga Akpol angkatan 1981. Tubagus yang telah hadir lebih dahulu ke KPK, enggan berkomentar banyak mengenai harta kekayaannya. Dia pun langsung memasuki mobil dinasnya dan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB.

"Sama saja (harta kekayaan) kayak yang dulu," ucapnya singkat.
Ketiganya harus naik terlebih dahulu ke bintang tiga atau pangkat Komisaris Jenderal untuk dapat menjadi Kapolri.

Ada 9 nama calon Kapolri yang diminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melapor harta kekayaannya ke KPK. Para calon Kapolri ini diberi jadwal untuk melapor harta kekayaan selama 2 pekan sejak Senin (22/7/2013).

Seperti diketahui, yang dilakukan Kompolnas merupakan tindak lanjut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini atau sebelum masa pensiun Timur yakni tahun 2014. Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah.

Ada sejumlah nama yang beredar sebagai calon Kapolri. Untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, dan Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X