Kompas.com - 29/07/2013, 07:49 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada semua pihak untuk menghindari tuduhan aparat penegak hukum bertindak tidak profesional dan merekayasa kasus. Setiap tindakan hukum, kata Presiden, tentu didasari alasan yang jelas.

"Aparat hukum harus bebaskan dan jernihkan diri dari deal politik apa pun. Tanggung jawab moral sungguh besar kepada rakyat," kata Presiden dalam Fan Page Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (28/7/2013) malam.

Presiden mempersilakan publik untuk melaporkan kepadanya jika ada hakim yang mengalami teror. Menurut Presiden, negara tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Presiden menyinggung adanya suap kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, banyak kepala daerah mengeluh tindakan aparat penegak hukum yang mencari-cari kesalahan. Aparat, kata dia, lalu muncul dan menawarkan solusi. Akibat ulah satu atau dua oknum itu, publik kemudian mengeneralisasi.

Terkait tindakan korup aparat penegak hukum tersebut, Presiden menginstruksikan kepada aparat untuk menjauhkan diri dari perilaku suap. Presiden juga mengajak penguasa, politisi, jenderal, LSM, dan pers untuk tidak menekan penegak hukum serta membiarkan hukum dan keadilan yang berbicara.

"Patuhi sistem tata negara kita. Kepada MK (Mahkamah Konstitusi) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), cermatlah dalam membuat keputusan karena kekuasaan di kedua lembaga ini sangatlah besar," kata Presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait penghakiman oleh media massa. Menurut Presiden, hal itu salah lantaran hanya hakim yang bisa memutuskan dalam pengadilan.

Selain itu, tambah Presiden, sering juga berita acara pemeriksaan (BAP) suatu perkara tersebar ke media. Dipublikasikannya dokumen rahasia itu kepada publik, kata Presiden, bisa mengakibatkan proses hukum dan keadilan terganggu. Akhirnya, keputusan hakim kerap dianggap tidak adil.

"Saya percaya keadilan itu universal. Apabila memang ada yang tidak tepat, tentu akan ada banyak sorotan," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, aparat penegak hukum kembali disorot setelah terungkap adanya dugaan suap kepada pegawai Mahkamah Agung. KPK menangkap pengacara Mario Carmelio Bernardo dan pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, Djodi Supratman.

Mario diduga memberikan suap kepada Djodi terkait kepengurusan perkara penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito yang kini dalam tahap kasasi di MA. KPK meyakini Mario dan Djodi hanya perantara dan bagian kecil jaringan mafia peradilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X