Kompas.com - 29/07/2013, 07:49 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada semua pihak untuk menghindari tuduhan aparat penegak hukum bertindak tidak profesional dan merekayasa kasus. Setiap tindakan hukum, kata Presiden, tentu didasari alasan yang jelas.

"Aparat hukum harus bebaskan dan jernihkan diri dari deal politik apa pun. Tanggung jawab moral sungguh besar kepada rakyat," kata Presiden dalam Fan Page Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (28/7/2013) malam.

Presiden mempersilakan publik untuk melaporkan kepadanya jika ada hakim yang mengalami teror. Menurut Presiden, negara tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Presiden menyinggung adanya suap kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, banyak kepala daerah mengeluh tindakan aparat penegak hukum yang mencari-cari kesalahan. Aparat, kata dia, lalu muncul dan menawarkan solusi. Akibat ulah satu atau dua oknum itu, publik kemudian mengeneralisasi.

Terkait tindakan korup aparat penegak hukum tersebut, Presiden menginstruksikan kepada aparat untuk menjauhkan diri dari perilaku suap. Presiden juga mengajak penguasa, politisi, jenderal, LSM, dan pers untuk tidak menekan penegak hukum serta membiarkan hukum dan keadilan yang berbicara.

"Patuhi sistem tata negara kita. Kepada MK (Mahkamah Konstitusi) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), cermatlah dalam membuat keputusan karena kekuasaan di kedua lembaga ini sangatlah besar," kata Presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait penghakiman oleh media massa. Menurut Presiden, hal itu salah lantaran hanya hakim yang bisa memutuskan dalam pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, tambah Presiden, sering juga berita acara pemeriksaan (BAP) suatu perkara tersebar ke media. Dipublikasikannya dokumen rahasia itu kepada publik, kata Presiden, bisa mengakibatkan proses hukum dan keadilan terganggu. Akhirnya, keputusan hakim kerap dianggap tidak adil.

"Saya percaya keadilan itu universal. Apabila memang ada yang tidak tepat, tentu akan ada banyak sorotan," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, aparat penegak hukum kembali disorot setelah terungkap adanya dugaan suap kepada pegawai Mahkamah Agung. KPK menangkap pengacara Mario Carmelio Bernardo dan pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, Djodi Supratman.

Mario diduga memberikan suap kepada Djodi terkait kepengurusan perkara penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito yang kini dalam tahap kasasi di MA. KPK meyakini Mario dan Djodi hanya perantara dan bagian kecil jaringan mafia peradilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X