ICW Beri Nilai Pengadilan Tipikor Cuma 6,5

Kompas.com - 28/07/2013, 16:23 WIB
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho KOMPAS.com/Indra AkuntonoKoordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan nilai jeblok untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nilai jeblok itu diberikan karena vonis hukuman dari Pengadilan Tipikor untuk para koruptor masih didominasi oleh vonis hukuman ringan.

"Kalau bagus kami akan beri nilai delapan, tapi selama 3,5 tahun Pengadilan Tipikor berjalan nilainya hanya 6,5," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (28/7/2013).

Emerson menyampaikan, sejak Pengadilan Tipikor dibentuk pada 2010, tren pemberian vonis bebas pada terdakwa kasus korupsi dianggap menurun. Karena sebelumnya tercatat sekitar 56-59 persen terdakwa yang mendapat vonis bebas dan saat ini jumlahnya menyusut hingga 15 persen.

Namun begitu, vonis hukuman penjara ringan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor dianggapnya masih mendominasi. "Masih munculnya vonis rendah terhadap koruptor sangat melukai rasa keadilan publik sehingga pengetatan remisi koruptor masih relevan. Keberadaan hakim Tipikor dan kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia juga perlu diwaspadai," ujarnya.

Terkait itu, ICW meminta Mahkamah Agung segera melakukan evaluasi secara menyeluruh pada kinerja Pengadilan Tipikor. Evaluasi tersebut harus dilakukan di sektor kinerja, seleksi, budget, dan selama evaluasi harus dilakukan moratorium seleksi hakim Tipikor.

Lebih jauh, ICW mendesak Mahkamah Agung memberi tekanan dan arahan agar koruptur diberi vonis seberat-beratnya. "Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperketat fungsi pengawasan dan pemberian sanksi keras serta mendorong berjalannya proses hukum," ujar Emerson.

Sebelumnya, ICW menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berada di posisi siaga satu. Penilaian itu didasari pemberian hukuman pada koruptor masih sangat ringan dan adanya hakim Pengadilan Tipikor yang terlibat dalam kasus korupsi.

Menurut ICW, selama sekitar 3,5 tahun Pengadilan Tipikor berjalan, vonis hukuman yang dijatuhkan didominasi oleh hukuman ringan dengan pidana penjara di bawah lima tahun. Dari pantauan ICW, dalam kurun waktu tersebut ada 461 kasus korupsi yang terpantau.

Lebih jauh Emerson menjelaskan, selama 3,5 tahun ini pengadilan Tipikor memberikan vonis bebas pada 143 terdakwa, vonis satu tahun penjara pada 185 terdakwa, dan vonis satu sampai dua tahun penjara kepada 167 terdakwa kasus korupsi. Sedangkan untuk vonis di atas dua tahun sampai lima tahun penjara, Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan itu pada 217 terdakwa.

Sementara vonis di atas 10 tahun penjara hanya dijatuhkan pengadilan Tipikor untuk lima terdakwa, dan empat terdakwa kasus korupsi dinyatakan bebas. Hal ini dianggap tak sebanding dengan kerugian negara selama 3,5 tahun yang nilainya mencapai Rp 6,4 triliun.

Indikator lainnya, selama 3,5 pengadilan Tipikor berjalan, sedikitnya ada lima hakim Pengadilan Tipikor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kelima hakim itu adalah Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang), Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak), Setyabudi (Hakim Tipikor Bandung), Pragsono (Hakim Tipikor Semarang), dan Asmadinata (Hakim Tipikor Semarang).

Bahkan lebih jauh, ICW juga menyoroti pernyataan Mahkamah Agung tentang adanya tujuh hakim Pengadilan Tipikor yang "nyambi" sebagai advokat di tempat lain. Pernyataan ICW dikeluarkan berdasarkan penelitian selama 3,5 tahun lalu dari pemberitaan di sejumlah media massa, website Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan berdasarkan informasi mitra kerja ICW di sejumlah daerah. Penelitian dilakukan terkait evaluasi kinerja pengadilan Tipikor.

"Ini hanya yang kami temukan, kami yakin fakta di lapangan lebih dari yang kami temukan," kata Emerson.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X