Kompas.com - 28/07/2013, 15:30 WIB
Gerakan Buruh Korban Pemutusan Hubungan Kerja (GEBUK PHK) meluncurkan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dan lawan PHK di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. KOMPAS.COM/ARIANEGerakan Buruh Korban Pemutusan Hubungan Kerja (GEBUK PHK) meluncurkan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dan lawan PHK di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
Penulis Ariane Meida
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maruli Tua mengatakan, posko pengaduan terkait persoalan buruh, bukan hal baru. Tahun lalu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga membuka posko yang sama.

"Kemenakertrans doyannya membuka posko tiap tahun tanpa bisa memandang masalah. Tahun lalu ada 3 pengaduan yang sampaikan oleh LBH Jakarta, tapi tidak ada hasil satu pun," kata Maruli, dalam peluncuran posko, Minggu (28/7/2013), di YLBHI, Jakarta.

Hari ini, di YLBHI, diluncurkan posko pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Posko yang dibentuk oleh Gerakan Buruh Korban Pemutusan Hubungan Kerja (GEBUK PHK) dan YLBHI ini bertujuan untuk mengadvokasi pengaduan buruh terkait pengingkaran THR dan PHK yang rentan dialami buruh berstatus kontrak dan outsourcing.

Menurut Lufiana, seorang jurnalis korban PHK dari salah satu TV swasta, posko ini didirikan oleh korban-korban PHK dan para pendamping buruh yang selama ini sudah diombang-ambingkan oleh KEmenakertrans.

"Saya dan kawan-kawan sudah beberapa kali ketemu Menteri, sudah beberapa kali dijanjikan perusahaannya akan disidak, sudah beberapa kali dijanjikan tetap akan diupah gajinya selama proses sesuai UU," kata Lufiana.

Lufiana mengatakan, posko ini didirikan bukan hanya dalam upaya menagih janji.  "Kami akan mendirikan posko tandingan, di mana posko Menakertrans kami anggap selama ini hanya posko administratif saja, posko janji-janji. Melalui posko ini kita lihat, mana yang paling progresif menyelesaikan persoalan buruh yang selama ini Anda janjikan," kata Lufiana.

Posko ini berpusat di YLBHI Jakarta. Namun, menurut Lufiana, pada bulan September dan Oktober, posko nasional akan dipindahkan ke kantor Menakertrans.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami akan membuktikan ke Kemenakertrans, siapa yang bisa kerja, mana yg bisa melakukan sesuatu untuk buruh-buruhnya," ujar Lufiana.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.