Kompas.com - 28/07/2013, 11:27 WIB
Mahfud MD KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMahfud MD
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah yakin dengan rencananya maju sebagai calon presiden 2014-2019, Mahfud MD kini memetakan partai yang akan menjadi kendaraan politiknya. Pilihan telah mengerucut, antara Partai Keadilan Bangsa (PKB) atau melalui jalur konvensi yang diadakan Partai Demokrat.

Pada 19 Juli 2013, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggelar acara soft launching "MMD Initiative", sebuah lembaga yang didirikannya sebagai pusat dan sosialisasi gagasan serta kegiatan dirinya menyongsong waktu pemilihan presiden. Saat itu, Mahfud menyatakan bahwa terminal politiknya adalah PKB.

Bagi Mahfud, PKB adalah alat politik resmi Nahdlatul Ulama dan terminal politiknya. Mahfud sempat menjadi kader PKB sebelum akhirnya keluar setelah terpilih sebagai Ketua MK. Terkait konvensi, beberapa waktu lalu putra asli Madura ini belum mengakui ketertarikannya dengan alasan banyak hal yang ia pertanyakan, khususnya mengenai aturan main konvensi.

Namun, pada Jumat (26/7/2013), Mahfud menyatakan tertarik mengikuti konvensi. Hal itu didasari oleh sejumlah jaminan yang diberikan kepada peserta konvensi dan diketahui Mahfud dari surat undangan mengikuti konvensi yang diterimanya dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Hal-hal yang membuat Mahfud tertarik pada konvensi capres Demokrat karena Majelis Tinggi Partai Demokrat menjamin konvensi dilaksanakan oleh Komite Konvensi yang independen dan jaminan tak ada kandidat yang dianakemaskan dalam konvensi tersebut.

Selain itu, Mahfud mengaku tertarik karena penentu pemenang konvensi bukanlah dari internal Partai Demokrat atau Komite Konvensi, melainkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei pada masyarakat pemilih.

Terakhir, Demokrat juga menjamin akan difasilitasinya seluruh peserta konvensi saat melakukan sosialisasi terkait kegiatan konvensi. Namun, Mahfud belum membuat keputusan jalur mana yang akan dipilihnya untuk maju sebagai calon presiden. Keputusan finalnya, kata Mahfud, akan disampaikannya sekitar September 2013 nanti.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak lama, saya kira sebelum bulan September harus sudah ada sikap politik yang jelas, pilih apa, ikut mana, atau tidak ikut apa-apa," kata Mahfud, Jumat (26/7/2013).

Sebagai catatan, Mahfud yakin maju sebagai calon presiden dengan alasan ingin melayani dan memperbaiki administrasi pemerintahan yang saat ini ia anggap masih jeblok. Baginya, tokoh-tokoh nasional yang saat ini telah mendeklarasikan diri atau digadang-gadang menjadi calon presiden lambat laun jumlahnya akan menyusut.

Terlebih, setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, ia prediksi akan ada tokoh yang "gagal nyapres" lantaran partai pengusungnya tak memenuhi presidential threshold.

Oleh karena itu, Mahfud terus membuka komunikasi dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, dan ormas islam serta sejumlah pimpinan dan santri di pesantren yang akan menjadi basis pemilihnya. Mahfud berjanji akan bertarung sebagai calon presiden dengan cara yang elegan.

Bila terpilih jadi presiden, kata Mahfud, sasaran utama yang akan ia perjuangkan adalah menegakkan hukum. Ia berambisi mewujudkan Indonesia menggunakan supremasi hukum sebagai panglima baru. Alasannya, di zaman Bung Karno, panglimanya adalah politik, dan jatuh. Setelah itu masuk era Orde Baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglimanya, dan tetap saja jatuh.

"Nah sekarang kami tawarkan panglima hukum, semuanya kita kawal dengan hukum. Karena setelah saya renungkan, semua program sudah kita miliki, tapi hukumnya ini yang ditegakkan lemah," ujarnya.

Mahfud juga sempat menyampaikan bahwa dirinya akan mendukung capres lain yang dianggapnya potensial, mampu membawa perubahan, dan memiliki track record menjanjikan. Karena niatnya maju sebagai capres hanya untuk menjadi alternatif dari alternatif calon yang sudah ada. Mahfud yakin, presiden pada 2014 nanti sesuai dengan rencana Tuhan. Ia pun memilih mengalir dan tampil sebagai calon presiden yang "seadanya".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X