Kompas.com - 28/07/2013, 11:27 WIB
Mahfud MD KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMahfud MD
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah yakin dengan rencananya maju sebagai calon presiden 2014-2019, Mahfud MD kini memetakan partai yang akan menjadi kendaraan politiknya. Pilihan telah mengerucut, antara Partai Keadilan Bangsa (PKB) atau melalui jalur konvensi yang diadakan Partai Demokrat.

Pada 19 Juli 2013, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggelar acara soft launching "MMD Initiative", sebuah lembaga yang didirikannya sebagai pusat dan sosialisasi gagasan serta kegiatan dirinya menyongsong waktu pemilihan presiden. Saat itu, Mahfud menyatakan bahwa terminal politiknya adalah PKB.

Bagi Mahfud, PKB adalah alat politik resmi Nahdlatul Ulama dan terminal politiknya. Mahfud sempat menjadi kader PKB sebelum akhirnya keluar setelah terpilih sebagai Ketua MK. Terkait konvensi, beberapa waktu lalu putra asli Madura ini belum mengakui ketertarikannya dengan alasan banyak hal yang ia pertanyakan, khususnya mengenai aturan main konvensi.

Namun, pada Jumat (26/7/2013), Mahfud menyatakan tertarik mengikuti konvensi. Hal itu didasari oleh sejumlah jaminan yang diberikan kepada peserta konvensi dan diketahui Mahfud dari surat undangan mengikuti konvensi yang diterimanya dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Hal-hal yang membuat Mahfud tertarik pada konvensi capres Demokrat karena Majelis Tinggi Partai Demokrat menjamin konvensi dilaksanakan oleh Komite Konvensi yang independen dan jaminan tak ada kandidat yang dianakemaskan dalam konvensi tersebut.

Selain itu, Mahfud mengaku tertarik karena penentu pemenang konvensi bukanlah dari internal Partai Demokrat atau Komite Konvensi, melainkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei pada masyarakat pemilih.

Terakhir, Demokrat juga menjamin akan difasilitasinya seluruh peserta konvensi saat melakukan sosialisasi terkait kegiatan konvensi. Namun, Mahfud belum membuat keputusan jalur mana yang akan dipilihnya untuk maju sebagai calon presiden. Keputusan finalnya, kata Mahfud, akan disampaikannya sekitar September 2013 nanti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak lama, saya kira sebelum bulan September harus sudah ada sikap politik yang jelas, pilih apa, ikut mana, atau tidak ikut apa-apa," kata Mahfud, Jumat (26/7/2013).

Sebagai catatan, Mahfud yakin maju sebagai calon presiden dengan alasan ingin melayani dan memperbaiki administrasi pemerintahan yang saat ini ia anggap masih jeblok. Baginya, tokoh-tokoh nasional yang saat ini telah mendeklarasikan diri atau digadang-gadang menjadi calon presiden lambat laun jumlahnya akan menyusut.

Terlebih, setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, ia prediksi akan ada tokoh yang "gagal nyapres" lantaran partai pengusungnya tak memenuhi presidential threshold.

Oleh karena itu, Mahfud terus membuka komunikasi dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, dan ormas islam serta sejumlah pimpinan dan santri di pesantren yang akan menjadi basis pemilihnya. Mahfud berjanji akan bertarung sebagai calon presiden dengan cara yang elegan.

Bila terpilih jadi presiden, kata Mahfud, sasaran utama yang akan ia perjuangkan adalah menegakkan hukum. Ia berambisi mewujudkan Indonesia menggunakan supremasi hukum sebagai panglima baru. Alasannya, di zaman Bung Karno, panglimanya adalah politik, dan jatuh. Setelah itu masuk era Orde Baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglimanya, dan tetap saja jatuh.

"Nah sekarang kami tawarkan panglima hukum, semuanya kita kawal dengan hukum. Karena setelah saya renungkan, semua program sudah kita miliki, tapi hukumnya ini yang ditegakkan lemah," ujarnya.

Mahfud juga sempat menyampaikan bahwa dirinya akan mendukung capres lain yang dianggapnya potensial, mampu membawa perubahan, dan memiliki track record menjanjikan. Karena niatnya maju sebagai capres hanya untuk menjadi alternatif dari alternatif calon yang sudah ada. Mahfud yakin, presiden pada 2014 nanti sesuai dengan rencana Tuhan. Ia pun memilih mengalir dan tampil sebagai calon presiden yang "seadanya".



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.