Di Mana Mahfud MD Akan Berlabuh?

Kompas.com - 28/07/2013, 11:27 WIB
Mahfud MD KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMahfud MD
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah yakin dengan rencananya maju sebagai calon presiden 2014-2019, Mahfud MD kini memetakan partai yang akan menjadi kendaraan politiknya. Pilihan telah mengerucut, antara Partai Keadilan Bangsa (PKB) atau melalui jalur konvensi yang diadakan Partai Demokrat.

Pada 19 Juli 2013, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggelar acara soft launching "MMD Initiative", sebuah lembaga yang didirikannya sebagai pusat dan sosialisasi gagasan serta kegiatan dirinya menyongsong waktu pemilihan presiden. Saat itu, Mahfud menyatakan bahwa terminal politiknya adalah PKB.

Bagi Mahfud, PKB adalah alat politik resmi Nahdlatul Ulama dan terminal politiknya. Mahfud sempat menjadi kader PKB sebelum akhirnya keluar setelah terpilih sebagai Ketua MK. Terkait konvensi, beberapa waktu lalu putra asli Madura ini belum mengakui ketertarikannya dengan alasan banyak hal yang ia pertanyakan, khususnya mengenai aturan main konvensi.

Namun, pada Jumat (26/7/2013), Mahfud menyatakan tertarik mengikuti konvensi. Hal itu didasari oleh sejumlah jaminan yang diberikan kepada peserta konvensi dan diketahui Mahfud dari surat undangan mengikuti konvensi yang diterimanya dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Hal-hal yang membuat Mahfud tertarik pada konvensi capres Demokrat karena Majelis Tinggi Partai Demokrat menjamin konvensi dilaksanakan oleh Komite Konvensi yang independen dan jaminan tak ada kandidat yang dianakemaskan dalam konvensi tersebut.

Selain itu, Mahfud mengaku tertarik karena penentu pemenang konvensi bukanlah dari internal Partai Demokrat atau Komite Konvensi, melainkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei pada masyarakat pemilih.

Terakhir, Demokrat juga menjamin akan difasilitasinya seluruh peserta konvensi saat melakukan sosialisasi terkait kegiatan konvensi. Namun, Mahfud belum membuat keputusan jalur mana yang akan dipilihnya untuk maju sebagai calon presiden. Keputusan finalnya, kata Mahfud, akan disampaikannya sekitar September 2013 nanti.

"Tidak lama, saya kira sebelum bulan September harus sudah ada sikap politik yang jelas, pilih apa, ikut mana, atau tidak ikut apa-apa," kata Mahfud, Jumat (26/7/2013).

Sebagai catatan, Mahfud yakin maju sebagai calon presiden dengan alasan ingin melayani dan memperbaiki administrasi pemerintahan yang saat ini ia anggap masih jeblok. Baginya, tokoh-tokoh nasional yang saat ini telah mendeklarasikan diri atau digadang-gadang menjadi calon presiden lambat laun jumlahnya akan menyusut.

Terlebih, setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, ia prediksi akan ada tokoh yang "gagal nyapres" lantaran partai pengusungnya tak memenuhi presidential threshold.

Oleh karena itu, Mahfud terus membuka komunikasi dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, dan ormas islam serta sejumlah pimpinan dan santri di pesantren yang akan menjadi basis pemilihnya. Mahfud berjanji akan bertarung sebagai calon presiden dengan cara yang elegan.

Bila terpilih jadi presiden, kata Mahfud, sasaran utama yang akan ia perjuangkan adalah menegakkan hukum. Ia berambisi mewujudkan Indonesia menggunakan supremasi hukum sebagai panglima baru. Alasannya, di zaman Bung Karno, panglimanya adalah politik, dan jatuh. Setelah itu masuk era Orde Baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglimanya, dan tetap saja jatuh.

"Nah sekarang kami tawarkan panglima hukum, semuanya kita kawal dengan hukum. Karena setelah saya renungkan, semua program sudah kita miliki, tapi hukumnya ini yang ditegakkan lemah," ujarnya.

Mahfud juga sempat menyampaikan bahwa dirinya akan mendukung capres lain yang dianggapnya potensial, mampu membawa perubahan, dan memiliki track record menjanjikan. Karena niatnya maju sebagai capres hanya untuk menjadi alternatif dari alternatif calon yang sudah ada. Mahfud yakin, presiden pada 2014 nanti sesuai dengan rencana Tuhan. Ia pun memilih mengalir dan tampil sebagai calon presiden yang "seadanya".

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X