Kompas.com - 28/07/2013, 01:09 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorErvan Hardoko
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berencana menentukan nama-nama anggota komite konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat setelah hari raya Idul Fitri.

Anggota komite konvensi itu nantinya akan terdiri dari kader partai dan tokoh independen.

"Belum dikeluarkan juga (nama). Nanti setelah idul fitri," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Jafar Hafsah seusai buka puasa bersama Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (27/7/2013) malam.

Partai Demokrat tengah membentuk komite konvensi untuk menjalankan seluruh proses seleksi capres.

Menurut Demokrat, keputusan mengenai capres yang akan diusung dilihat dari hasil survei.

Sejumlah nama yang disebut bakal diusulkan menjadi anggota komite konvensi.

Antara lain adalah rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, pengamat politik Tjipta Lesmana, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan bahwa jumlah anggota komite konvensi Partai Demokrat akhirnya menjadi 18 orang.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan anggota komite konvensi calon presiden akan diumumkan sebelum 1 Agustus mendatang.

Terkait siapa yang akan mengumumkan nama-nama anggota komiter konvensi, Menteri Koperasi dan UKM ini belum menyebutkan.

Syarief hanya memastikan, tidak ada menteri asal Demokrat yang duduk sebagai anggota komite konvensi.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X