Kompas.com - 27/07/2013, 04:02 WIB
Massa perempuan pendukung Khofifah-Herman gelar istigosah di depan kantor KPU Jatim. KOMPAS.com/Achmad FaizalMassa perempuan pendukung Khofifah-Herman gelar istigosah di depan kantor KPU Jatim.
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyoal pencoretan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dari pencalonan di Pemilu Gubernur Jawa Timur, Jumat (26/7/2013), terungkap adanya rekaman tentang dugaan Ketua KPU Jawa Timur mendapatkan uang senilai Rp 3 miliar.

Perihal keberadaan rekaman itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Denny M Cilah dalam persidangan DKPP. Dia mengakui mendapatkan rekaman itu secara tak sengaja. Menurut Denny, rekaman tersebut adalah pembicaraan Sekjen Partai Kedaulatan Restianrick Bachsjirun dengan Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto.

Denny menuturkan, pada 13 Juni 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, dia berencana menelepon seorang teman. Saat itu secara tak sengaja dia salah menekan tombol, yang karenanya memperdengarkan rekaman pembicaraan selama 1 jam, membahas masalah uang Rp 20 miliar. Setelah sekian waktu menyimak, dia mengaku baru sadar bahwa suara salah satu orang yang bicara adalah sekjen partainya.

Ketika KPU Jatim datang ke DPP Partai Kedaulatan, Denny mengajaknya ke lantai atas dan memperdengarkan potongan rekaman itu, sepanjang 10 menit. Ia meminta isi rekaman tidak dipublikasikan, termasuk soal adanya pembicaraan Ketua KPU menerima Rp 3 miliar. "Rekamannya itu seolah-olah KPU disogok tiga miliar. Ada pembicaraan tiga miliar dalam konteks lain," ujar Denny saat bersaksi di sidang DKPP, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Denny mengaku kurang begitu jelas, apakah pembicaraan Rp 3 miliar untuk KPU atau untuk menyogok dia. Menurut Denny, pembicaraan itu adalah ulah kelompok bekas pengurus Ketua DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur yang dipecat karena dinilai tak becus menjalankan partai.

"Isi rekamannya bagaimana kami lari dari mendukung Khofifah dan mengalihkan dukungan ke incumbent. Saya berusaha menutup diri waktu itu, dan saya menolak wawancara eksklusif kepada media," tambahnya.

Belakangan, rekaman menyoal Rp 3 miliar diceritakan anggota KPU Jawa Timur kepada ketuanya. Anggota KPU itu mengaku, dalam pembicaraan itu terdengar bahwa, "Ketua KPU sudah diselesaikan Rp 3 miliar." Saat itu, Denny tak mengizinkan KPU merekamnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami pulang ke Jatim, dan Pak Andry ngomong ke saya, itu harus diklarifikasi dan harus diekspos. Kalau benar, bahaya untuk kantor kami. Kalau tidak, enggak apa-apa," begitu tanggapan Andry seperti ditirukan anggotanya. Menurut Denny, sudah ada sangkalan dari Andry soal dana tersebut.

(Yogi Gustaman / Willy Widianto)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Nasional
PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X