Ini Sebab Saksi Meringankan Djoko Susilo Tak Hadir

Kompas.com - 26/07/2013, 20:37 WIB
Terdakwa kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo KOMPAS/ALIF ICHWANTerdakwa kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Tommy Sihotang, menuding beberapa saksi yang meringankan atau a de charge untuk kliennya telah terkontaminasi dan ketakutan. Hal itu menyebabkan para saksi batal hadir di sidang lanjutan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Tommy menjelaskan, awalnya saksi yang telah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Tommy menduga saat itu, penyidik KPK mempengaruhi saksi.

"Mereka diperiksa kembali untuk kasus yang lain, Pak Didik kalau tidak salah. Mereka rupanya dalam tanda kutip mempengaruhi saksi-saksi ini. Itu apa yang mereka alami, jadi mereka takut (hadir)," ujar Tommy.

Tommy menduga para saksi saling bertukar cerita. Tommy mengatakan, pihaknya akan menyaring kembali saksi-saksi meringankan dalam persidangan mendatang. Jika rencana sebelumnya 12 saksi, maka persidangan berikutnya sekitar hanya lima saksi. "Kami akan sortir lagi siapa (saksi) yang belum terkontaminasi, ini supaya bebas memberikan keterangan," kata Tommy.

Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang akan menghadirkan 12 saksi meringankan untuk Djoko batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat. Alasannya, para saksi tidak hadir lantaran sempat ada kesimpangsiuran kasus tertangkapnya pengacara MCB oleh KPK, Kamis (25/7/2013).

Seperti diketahui, Djoko didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri. Djoko juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan bahwa Djoko memerintahkan penggelembungan harga atau mark up proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Direktur PT CMMA Budi Susanto, Direktur PT Inovasi Sukotjo S Bambang, dan Didik sebagai tersangka. Sementara AKBP Teddy Rusmawan dan Legimo berstatus sebagai saksi. Proyek pengadaan simulator SIM ini pun dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 144 miliar atau setidak-tidaknya sekitar Rp 121 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dakwaan, pengadaan proyek simulator SIM yang digelembungkan harganya ini menguntungkan Djoko sebesar Rp 32 miliar, Didik Rp 50 juta, Budi sekitar Rp 93,3 miliar, dan Sukotjo sekitar Rp 3,9 miliar. Uang hasil korupsi proyek ini juga disebut mengalir ke kas Prima Koperasi Kepolisian (Primkopol) Polri sekitar Rp 15 miliar.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Nasional
Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X