Mahfud MD: Jokowi Memiliki Beban Politik yang Ringan

Kompas.com - 26/07/2013, 17:04 WIB
Joko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Kader PDI Perjuangan Joko Widodo dianggap sebagai tokoh politik dengan beban paling politik ringan dibandingkan tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon presiden pada 2014.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada diskusi politik di Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mahfud menjelaskan, secara personal, Gubernur DKI Jakarta itu diyakininya bersih dan terbebas dari segala tindak pidana korupsi.

Selain itu, hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei merupakan bukti masyarakat mendambakan pemimpin berikutnya seperti Joko Widodo. "Bagus, terus terang secara personal dia tak punya beban karena track-record-nya bagus. Saya percaya hasil survei, dan rakyat mendambakan dia," ujar Mahfud.

Seperti diketahui, elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi terus melambung dan dikaitkan sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden periode 2014-2019. Jokowi dianggap mampu menjaring suara pemilih nasional, khususnya bila pemilihan umum digelar saat ini.


Dalam berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi berada dalam posisi teratas. Beberapa nama tokoh politik nasional yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon presiden justru masih berada di bawah Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Partai pengusungnya, PDI Perjuangan, juga belum membuat keputusan karena menunggu hasil pemilihan legislatif dan menyerahkan semuanya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X