Kompas.com - 26/07/2013, 17:04 WIB
Joko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Kader PDI Perjuangan Joko Widodo dianggap sebagai tokoh politik dengan beban paling politik ringan dibandingkan tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon presiden pada 2014.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada diskusi politik di Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mahfud menjelaskan, secara personal, Gubernur DKI Jakarta itu diyakininya bersih dan terbebas dari segala tindak pidana korupsi.

Selain itu, hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei merupakan bukti masyarakat mendambakan pemimpin berikutnya seperti Joko Widodo. "Bagus, terus terang secara personal dia tak punya beban karena track-record-nya bagus. Saya percaya hasil survei, dan rakyat mendambakan dia," ujar Mahfud.

Seperti diketahui, elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi terus melambung dan dikaitkan sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden periode 2014-2019. Jokowi dianggap mampu menjaring suara pemilih nasional, khususnya bila pemilihan umum digelar saat ini.

Dalam berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi berada dalam posisi teratas. Beberapa nama tokoh politik nasional yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon presiden justru masih berada di bawah Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Partai pengusungnya, PDI Perjuangan, juga belum membuat keputusan karena menunggu hasil pemilihan legislatif dan menyerahkan semuanya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pimpinan DPR Minta AKD Kurangi Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X