Mahfud yang Meminta PKB Tunda Deklarasi Capres

Kompas.com - 26/07/2013, 16:42 WIB
Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyatakan akan mendeklarasikan pasangan calon presiden dan wakil presidennya dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang digelar pasca-Pemilu Legislatif 2014. Menurut Mahfud, keputusan PKB itu memenuhi permintaannya.

Menurut Mahfud, hal itu diajukannya untuk memperbanyak nama bakal capres dan cawapres yang dimiliki PKB serta untuk memperbanyak referensi sehingga ikut terdongkrak popularitasnya.

"Belum secara resmi ditetapkan oleh PKB karena saya minta jangan ditetapkan dulu. Saya minta semua yang berpotensi diumumkan dulu biar PKB-nya jadi besar," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi politik yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Cikini, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, nantinya hanya figur yang berpotensi mampu mendulang suara yang akan dideklarasikan oleh PKB. Penentuannya akan dilakukan merujuk penelitian yang dilakukan di internal PKB.

"Biar tahu yang paling besar menyumbang suara. PKB harus menilai, calon itu siapa yang paling banyak memberi kontribusi suara, bukan yang paling banyak mengumpulkan massa kampanye," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far menyampaikan, pihaknya baru akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya seusai digelarnya Pemilu Legislatif 2014. Ia mengatakan, PKB akan menentukan capres dan cawapresnya berdasarkan tingkat elektabilitas, dan bukan hanya berdasarkan popularitas. 

Terkait nama capres PKB yang muncul dan marak diberitakan saat ini, Marwan mengatakan, semuanya hanya sebatas wacana bakal calon presiden, termasuk di antaranya Rhoma Irama yang belum tentu diusung PKB menjadi capres.

Menurut Marwan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, selain Rhoma Irama, Mahfud MD juga sudah mendaftarkan diri sebagai capres dari PKB.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Nasional
Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Nasional
Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Nasional
KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X