Kompas.com - 26/07/2013, 13:19 WIB
Seleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Jakarta, Jumat (26/7/2013). IcanSeleksi Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu calon hakim agung, Is Sudaryono, dibuat bingung dengan pertanyaan yang diajukan salah satu panelis, Jaja Ahmad, dalam seleksi terbuka calon hakim agung, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Is ditanya soal perbedaan "izin" dan "ijin".

"Pak Is, apa bedanya ijin sama izin? Yang satu pakai huruf 'J' dan satunya lagi pakai huruf 'Z'. Apa bedanya?" tanya Jaja.

Is sempat terdiam mendengar pertanyaan itu. Mengetahui yang sedang diwawancarainya kebingungan, Jaja kemudian memperjelas pertanyaannya dengan memberikan contoh.

"Misalnya begini Pak, saya mau izin ke belakang dulu, itu pakai huruf 'J' atau 'Z'? Lalu, kalau mau mendirikan bangunan, pakai huruf 'J' atau 'Z'?" kata Jaja.

Meski terdengar ragu, Is pun menjawabnya, "Untuk mendirikan bangunan ijin, yang pakai huruf 'J', Pak."

Rupanya, jawaban itu salah. "Salah, kalau mendirikan bangunan harusnya pakai izin dengan huruf 'Z'," kata Jaja.

Jaja mengatakan, pertanyaan itu dilontarkan untuk mengetahui perbedaan antara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aspek hukum. Menurut Jaja, dalam kehidupan sehari-hari, kata "ijin" dengan huruf J lazim digunakan. Namun, dalam aspek hukum, "izin" harus menggunakan huruf Z.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini untuk membedakan mana yang bermakna hukum dan mana yang tidak. Dalam praktiknya, (ijin dan izin) ini masih sering dicampuradukkan," ujar Jaja.

Sebanyak 23 calon hakim agung menjalani seleksi tahap ketiga berupa wawancara terbuka di Komisi Yudisial pada 21-26 Juli 2013. Nantinya, akan dipilih 21 orang yang namanya akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X