DPR: 7 Juta Pemilih Pemilu Belum Terdaftar

Kompas.com - 25/07/2013, 18:46 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II Arif Wibowo memprediksi masih ada sekitar 7 juta jiwa penduduk yang memiliki hak pilih belum terdaftar dalam data kependudukan pemerintah. Oleh karena itu, dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih teliti menjaring penduduk agar suara pemilih tersebut tidak tercecer.

“Masih banyak penduduk yang tidak terdaftar jadi penduduk. Ada sekitar 7 juta orang,” ungkap Arif usai diskusi dengan tema “Daftar Pemilih: Problem dan Solusinya” di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Ia menyebutkan, banyak dari penduduk yang tidak terdaftar itu adalah orang-orang yang berdomisili di daerah pedesaan. Menurut dia, kelompok penduduk itu tidak terdaftar sebagai penduduk karena merasa tidak penting terdaftar dalam administrasi kependudukan.

Pasalnya, lanjut politisi PDI-P itu, mereka tidak pernah berurusan dengan urusan yang harus menggunakan identitas kependudukan.

“Rakyat merasa tidak penting punya KTP. Lebih penting punya kambing sebagai sumber daya ekonomi. Untuk apa mengurus KTP? Padahal dia kan juga punya hak memilih,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. Oleh karena itu, dia meminta KPU memaksimalkan fungsi pemutakhiran pemilih hingga ke daerah-daerah yang penduduknya masih banyak belum memiliki KTP.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X