Kompas.com - 25/07/2013, 16:36 WIB
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta untuk segera mengambil keputusan terkait qanun terkait bendera Aceh. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, keputusan harus segera diambil agar jangan sampai posisi bendera Aceh menjadi tidak pasti.

"Khusus untuk Mendagri, mohon untuk segera umumkan hasil penilaian dan kajian dari Pemerintah RI mengenai qanun itu. Memperlama ini hanya membawa ketidakpastian," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Kamis (25/7/2013).

Menurut Priyo, sejak qanun tentang lambang dan bendera Aceh itu dikeluarkan, terjadi gesekan di masyarakat Aceh yang bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Priyo menganjurkan semua pihak untuk mengedepankan kearifan lokal dan nasional untuk menyelesaikan polemik ini.

"Yang kita semua harapkan adalah bagaimana Aceh bisa mempercepat kesejahteraan rakyat Aceh. Setidaknya sudah ada Rp 20 triliun dana otsus yang diberikan kepada Aceh dan provinsi lainnya tidak boleh iri. Ini dana untuk percepat pembangunan di Aceh. Ini hal yang jauh lebih penting daripada masalah yang disebut itu (polemik qanun)," kata Priyo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Hakam Naja meminta Pemerintah Aceh untuk menghormati pemerintah pusat. Lantaran dialog antara pemerintah pusat dan daerah masih berlangsung, Hakam menilai tidak pantas jika ada salah satu pihak yang mengambil langkah sendiri dan mengabaikan proses pembicaraan yang belum mencapai titik temu.

"Peraturan undang-undang sudah jelas melarang adanya simbol-simbol terkait dengan separatisme dan itulah peraturan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI yang harus ditegakkan. Kalau Pemerintah Provinsi Aceh komit dengan NKRI, tentu harus menghormati dan melaksanakan peraturan yang berlaku," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Pembahasan diperpanjang

Pemerintah kembali memperpanjang pembahasan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh hingga 14 Agustus 2013 mendatang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta, jika hingga waktu tersebut belum ada kesepakatan tentang lambang dan bendera Aceh, tidak ada pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat peringatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki, 15 Agustus 2013.

"Kalau 14 Agustus tidak diperoleh kesepakatan juga, kalau akan ada peringatan ulang tahun MoU Helsinki, saya minta kepada masyarakat Aceh, pemerintah daerah di seluruh Provinsi Aceh dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) untuk tidak mengibarkan bendera GAM. Saya harap tidak dikibarkan bendera GAM," katanya, Rabu (24/7/2013).

Dia mengatakan, secara hukum, bendera Aceh belum sah. Karena itu, bendera tersebut belum dapat dikibarkan, terutama dalam upacara-upacara peringatan hari bersejarah. Untuk meneruskan pembahasan dan evaluasi qanun itu, kata dia, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanrinali Lamo dan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan terjun langsung ke Aceh untuk diskusi dengan Pemda Aceh dan DPRA, pada Rabu kemarin.

Gamawan mengatakan, pemerintah pusat tetap pada sikap awalnya, yaitu melarang lambang dan bendera Aceh yang sama persis dengan bendera GAM.

"Pokoknya kalau itu 100 persen sama dengan lambang GAM, sampai kapan pun tidak bisa. Dalam perjanjian Helsinki saja, dalam Pasal 4 poin a poin b dikatakan, mirip saja tidak boleh. Cuma perubahannya seperti apa, mereka (pihak Aceh) juga punya alternatif," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam pembahasan, pemerintah mengusulkan beberapa masukan lambang yang dapat digunakan Pemerintah Aceh dan DPRA. Namun, usulan seperti perubahan logo dan warna bendera hingga kini masih belum disepakati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.