Jadi Calon Kapolri, Putut Belum Mau Komentar

Kompas.com - 25/07/2013, 13:54 WIB
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Bayuseno memperlihatkan senjata api saat menggelar jumpa Pers mengenai pengungkapan sindikat internasional narkotika jenis heroin dan ekstasi serta penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2013).   Kompas/PriyombodoKepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Bayuseno memperlihatkan senjata api saat menggelar jumpa Pers mengenai pengungkapan sindikat internasional narkotika jenis heroin dan ekstasi serta penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen (Pol) Putut Bayu Seno mengaku belum memikirkan soal pencalonan kapolri. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu calon kapolri yang akan menggantikan Jenderal Timur Pradopo. 

"Saya belum pikirkan itu," ujar Putut, seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Putut datang ke Gedung KPK berbarengan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen (Pol) Sutarman sekitar pukul 10.30 WIB.

"Saya masih berkonsentrasi dulu untuk mengemban amanah sebagai Kapolda Metro Jaya," kata mantan Kapolda Jawa Barat yang juga sempat menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama lima tahun tersebut.


Putut masuk dalam bursa pencalonan kapolri yang akan dikaji oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Beberapa nama lain yang disebut-sebut menjadi calon Kapolri di antaranya Wakabareskrim Polri Irjen (Pol) Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen (Pol) Anton Setiadi, Asisten Operasi Polri Badruddin Haiti, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen (Pol) Budi Gunawan, Kepala Korlantas Irjen (Pol) Pudji Hartanto, Kapolda Sumatera Selatan Saud Usman, dan Kepala Divisi TI Irjen (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X