Kompas.com - 25/07/2013, 12:38 WIB
Ilustrasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil verifikasi gelombang kedua terhadap 18 partai politik se Kota dan Kabupaten di Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/1/2013). 18 Parpol tingkat kabupaten dan kota se Jawa Barat tersebut dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi tersebut untuk mengikuti Pemilihan Legislatif 2014. Hingga kini hanya 13 parpol yang dinyatakan lolos. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil verifikasi gelombang kedua terhadap 18 partai politik se Kota dan Kabupaten di Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/1/2013). 18 Parpol tingkat kabupaten dan kota se Jawa Barat tersebut dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi tersebut untuk mengikuti Pemilihan Legislatif 2014. Hingga kini hanya 13 parpol yang dinyatakan lolos.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 947 nama dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai Rabu (24/7/2013) kemarin. KPU menerima tanggapan masyarakat terkait nama-nama tersebut.

“DPD secara keseluruhan yang masuk ada 952 nama. Tapi, ketika kami periksa lagi ada lima nama yang memang dia mundur, meninggal, atau tidak memenuhi syarat. Sehingga jumlah seluruh total bakal calon anggota DPD yang kami umumkan 947 bakal calon anggota DPD di seluruh provinsi,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (25/7/2013).

Para bakal calon DPD itu akan memperebutkan 132 kursi DPD. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPD, Pasal 5 menyatakan, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan empat orang. Nama-nama itu, kata Ferry, diumumkan baik di kantor KPU provinsi di seluruh Indonesia maupun secara online. Hal itu, katanya, sekaligus untuk menampung masukan masyarakat terkait nama-nama itu.

“Masukan bisa diberikan tidak langsung kepada kami. Tapi lewat KPU provinsi, karena memang DPD itu kan (mewakili) masing-masing provinsi, tersebar di 33 provinsi,” lanjut mantan Ketua KPUD Jawa Barat itu.

Ia mengatakan, waktu bagi masyarakat untuk memberi masukan ditetapkan selama dua minggu. Dari tanggapan masyarakat itu, kata Ferry, pihaknya akan kembali memperbaiki DCS DPD menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) DPD.

“Kalau memang ada temuan terkait dengan persyaratan misalnya, bisa jadi ada pengurangan. Tapi kalau misalnya itu sudah benar, 947 nama itulah yang memang akan menjadi calon anggota DPD di seluruh Indonesia. 22 Agustus kami umumkan DCT DPD,” ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.