Kompas.com - 25/07/2013, 12:38 WIB
Ilustrasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil verifikasi gelombang kedua terhadap 18 partai politik se Kota dan Kabupaten di Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/1/2013). 18 Parpol tingkat kabupaten dan kota se Jawa Barat tersebut dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi tersebut untuk mengikuti Pemilihan Legislatif 2014. Hingga kini hanya 13 parpol yang dinyatakan lolos. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil verifikasi gelombang kedua terhadap 18 partai politik se Kota dan Kabupaten di Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/1/2013). 18 Parpol tingkat kabupaten dan kota se Jawa Barat tersebut dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi tersebut untuk mengikuti Pemilihan Legislatif 2014. Hingga kini hanya 13 parpol yang dinyatakan lolos.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 947 nama dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai Rabu (24/7/2013) kemarin. KPU menerima tanggapan masyarakat terkait nama-nama tersebut.

“DPD secara keseluruhan yang masuk ada 952 nama. Tapi, ketika kami periksa lagi ada lima nama yang memang dia mundur, meninggal, atau tidak memenuhi syarat. Sehingga jumlah seluruh total bakal calon anggota DPD yang kami umumkan 947 bakal calon anggota DPD di seluruh provinsi,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (25/7/2013).

Para bakal calon DPD itu akan memperebutkan 132 kursi DPD. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPD, Pasal 5 menyatakan, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan empat orang. Nama-nama itu, kata Ferry, diumumkan baik di kantor KPU provinsi di seluruh Indonesia maupun secara online. Hal itu, katanya, sekaligus untuk menampung masukan masyarakat terkait nama-nama itu.

“Masukan bisa diberikan tidak langsung kepada kami. Tapi lewat KPU provinsi, karena memang DPD itu kan (mewakili) masing-masing provinsi, tersebar di 33 provinsi,” lanjut mantan Ketua KPUD Jawa Barat itu.

Ia mengatakan, waktu bagi masyarakat untuk memberi masukan ditetapkan selama dua minggu. Dari tanggapan masyarakat itu, kata Ferry, pihaknya akan kembali memperbaiki DCS DPD menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) DPD.

“Kalau memang ada temuan terkait dengan persyaratan misalnya, bisa jadi ada pengurangan. Tapi kalau misalnya itu sudah benar, 947 nama itulah yang memang akan menjadi calon anggota DPD di seluruh Indonesia. 22 Agustus kami umumkan DCT DPD,” ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Nasional
Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Nasional
Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.