Sengketa Pilkada di MA Rentan Intervensi

Kompas.com - 25/07/2013, 12:37 WIB
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra.
KOMPAS/AGUS SUSANTOPakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengusulkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan tinggi dan pengadilan di MA. Namun, usulan itu masih menuai penolakan. Pasalnya, intervensi terhadap hakim di daerah dari politisi dan kandidat kepala daerah lebih besar.

“Intervensi oleh aktor politik di daerah terhadap hakim dan pelaku peradilan pasti lebih besar. Hubungan antara politisi dan pelaku peradilan di daerah itu sangat (dekat),” ujar pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Disampaikannya, tekanan massa di daerah terhadap proses peradilan pun lebih besar.

“Sekarang saja kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) daerah dibakar. Nanti kalau dipindahkan ke pengadilan tinggi, jangan-jangan nanti kantor pengadilan yang dibakar,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap peradilan di daerah lebih sulit dilakukan. Artinya, pelanggaran lebih mudah dilakukan. Menurutnya, jika memang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap mahal, dapat diberlakukan mekanisme yang lebih memudahkan.

“Misalnya, dilakukan dengan video conference. Atau di-filter, hanya perkara-perkara yang terstruktur, sistematis, dan masif saja yang dilanjutkan. Jadi tidak ada penumpukan di MK,” lanjut Sardi.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan yang sama mengatakan, sengketa pilkada dikembalikan ke MA, salah satunya agar MK kembali pada fungsi awalnya, yaitu menguji konstitusional undang-undang (UU). Klausul itu akan dimuat dalam RUU Pilkada.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X