Kompas.com - 25/07/2013, 12:33 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Djoko Susilo, mengeluhkan kinerja Ditjen Imigrasi RI yang dinilai kurang mendukung promosi wisata dan peningkatan jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pada masa liburan musim panas ini. Bahkan, hal itu juga berpengaruh pada rencana kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan sekitarnya ke Tanah Air untuk merayakan Idul Fitri.

"Kerja mereka sangat lelet. Hal ini bisa berakibat turis Eropa sangat seret masuk Indonesia," kata Djoko Susilo dari Bern via e-mail kepada Kompas di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Ia menguraikan, permohonan 500 blanko paspor dan 5.000 stiker visa yang dikirimkannya ke pihak Imigrasi di Indonesia sejak 4 Juni lalu hingga akhir Juli ini belum juga digubris. Persediaan yang ada di KBRI Bern sudah hampir habis meski sudah pinjam ke KBRI yang lain. Persediaan blanko paspor juga sudah habis yang berakibat terganggunya pelayanan terhadap WNI yang akan mengganti paspor untuk pulang ber-Lebaran.

Menurut Djoko, dalam masa liburan musim panas seperti sekarang ini, sudah menjadi hal rutin di hampir semua KBRI/KJRI jika permintaan visa turis meningkat tajam dan permintaan paspor dari WNI yang akan pulang liburan dan liburan Ramadhan juga bertambah. "Singkatnya, musim panas merupakan masa kerja keras bagi staf bagian konsuler KBRI/KJRI di mana pun, setidaknya di KBRI Bern, Swiss," ujarnya.

Djoko menegaskan, visa dan paspor tidak gratis karena setiap wisman yang akan meminta visa harus membayar biaya tertentu. Demikian juga untuk WNI yang akan mengajukan penggantian paspor harus mengeluarkan biaya pembelian buku paspor. Semua biaya itu akan disetor ke negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak ada satu dollar pun biaya itu yang masuk ke KBRI/KJRI.

"Kami tiap minggu wajib setor hasil pembayaran visa dan paspor ke Jakarta dan biaya kirim menjadi tanggungan kami. Kalau telat dikit sudah pasti kami dapat teguran. Lha, ini Imigrasi lelet kirim ndak ada yang negur. Publik tahunya yang salah KBRI jika tidak ada buku paspor dan stiker visa," kata Dubes RI yang mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Dalam catatan KBRI di Bern, setiap tahun dana PNBP yang disetor dari pembayaran visa dan paspor tidak kurang dari Rp 2 miliar. Menurut Djoko, terdapat kecenderungan kenaikan permintaan visa turis yang signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Ini semua karena keberhasilan sejumlah promosi yang dilakukan KBRI Bern di berbagai wilayah Swiss.

"Namun, kalau pelayanan Imigrasi tetap lelet seperti selama ini, bisa dipastikan turis juga akan seret datang ke Indonesia karena lambatnya penerbitan visa," imbuh Djoko.

Menurut berbagai info, beberapa perwakilan RI terpaksa harus sering mengirim staf ke Jakarta untuk mengambil sendiri jatah stiker visa dan buku paspor. Ini suatu tindakan yang tidak efisien dan pemborosan. "Wong pihak Imigrasi itu hanya perlu mengirim ke Kemenlu, tidak perlu mengirim langsung ke luar negeri yang perlu ongkos mahal," kata Djoko yang menambahkan pengiriman selanjutnya ke KBRI/KJRI menjadi urusan Kemenlu atau kantor perwakilan RI yang meminta dokumen tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.