Kompas.com - 25/07/2013, 12:33 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Djoko Susilo, mengeluhkan kinerja Ditjen Imigrasi RI yang dinilai kurang mendukung promosi wisata dan peningkatan jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pada masa liburan musim panas ini. Bahkan, hal itu juga berpengaruh pada rencana kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan sekitarnya ke Tanah Air untuk merayakan Idul Fitri.

"Kerja mereka sangat lelet. Hal ini bisa berakibat turis Eropa sangat seret masuk Indonesia," kata Djoko Susilo dari Bern via e-mail kepada Kompas di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Ia menguraikan, permohonan 500 blanko paspor dan 5.000 stiker visa yang dikirimkannya ke pihak Imigrasi di Indonesia sejak 4 Juni lalu hingga akhir Juli ini belum juga digubris. Persediaan yang ada di KBRI Bern sudah hampir habis meski sudah pinjam ke KBRI yang lain. Persediaan blanko paspor juga sudah habis yang berakibat terganggunya pelayanan terhadap WNI yang akan mengganti paspor untuk pulang ber-Lebaran.

Menurut Djoko, dalam masa liburan musim panas seperti sekarang ini, sudah menjadi hal rutin di hampir semua KBRI/KJRI jika permintaan visa turis meningkat tajam dan permintaan paspor dari WNI yang akan pulang liburan dan liburan Ramadhan juga bertambah. "Singkatnya, musim panas merupakan masa kerja keras bagi staf bagian konsuler KBRI/KJRI di mana pun, setidaknya di KBRI Bern, Swiss," ujarnya.

Djoko menegaskan, visa dan paspor tidak gratis karena setiap wisman yang akan meminta visa harus membayar biaya tertentu. Demikian juga untuk WNI yang akan mengajukan penggantian paspor harus mengeluarkan biaya pembelian buku paspor. Semua biaya itu akan disetor ke negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak ada satu dollar pun biaya itu yang masuk ke KBRI/KJRI.

"Kami tiap minggu wajib setor hasil pembayaran visa dan paspor ke Jakarta dan biaya kirim menjadi tanggungan kami. Kalau telat dikit sudah pasti kami dapat teguran. Lha, ini Imigrasi lelet kirim ndak ada yang negur. Publik tahunya yang salah KBRI jika tidak ada buku paspor dan stiker visa," kata Dubes RI yang mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Dalam catatan KBRI di Bern, setiap tahun dana PNBP yang disetor dari pembayaran visa dan paspor tidak kurang dari Rp 2 miliar. Menurut Djoko, terdapat kecenderungan kenaikan permintaan visa turis yang signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Ini semua karena keberhasilan sejumlah promosi yang dilakukan KBRI Bern di berbagai wilayah Swiss.

"Namun, kalau pelayanan Imigrasi tetap lelet seperti selama ini, bisa dipastikan turis juga akan seret datang ke Indonesia karena lambatnya penerbitan visa," imbuh Djoko.

Menurut berbagai info, beberapa perwakilan RI terpaksa harus sering mengirim staf ke Jakarta untuk mengambil sendiri jatah stiker visa dan buku paspor. Ini suatu tindakan yang tidak efisien dan pemborosan. "Wong pihak Imigrasi itu hanya perlu mengirim ke Kemenlu, tidak perlu mengirim langsung ke luar negeri yang perlu ongkos mahal," kata Djoko yang menambahkan pengiriman selanjutnya ke KBRI/KJRI menjadi urusan Kemenlu atau kantor perwakilan RI yang meminta dokumen tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.