Kompas.com - 24/07/2013, 23:42 WIB
Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghargaan Ramon Magsaysay Awards 2013 yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah peringatan untuk koruptor di Indonesia. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (24/7/2013) malam.

Bambang menyampaikan, penghargaan bergengsi dari luar negeri itu merupakan bukti bahwa Indonesia tak luput dari pengamatan dunia internasional, utamanya terkait pemberantasan korupsi.

"Kesungguhan Indonesia memerangi korupsi juga diapresiasi bangsa lain, sebagaimana tercermin dari 2013 Ramon Magsaysay Awards untuk KPK," kata Bambang.

Politisi Partai Golkar ini berharap penghargaan tersebut dapat menambah daya gedor KPK. Lebih dari itu, penghargaan ini juga dianggap sebagai wujud dukungan masyarakat internasional pada Indonesia dalam perang melawan korupsi.

"Maka yang menghalang-halangi KPK harus malu, karena (penghargaan) ini juga menistakan mereka yang menghalang-halangi kerja KPK," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK meraih penghargaan bergensi di Asia, yakni Ramon Magsaysay Award 2013, atas upayanya memerangi korupsi di Indonesia. KPK dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berani menindak pejabat negara yang terlibat skandal korupsi.

"(KPK diberi penghargaan) atas kampanye pemberantasan korupsi yang sukses dan independen. KPK menggabungkan penindakan yang tak kenal kompromi terhadap pejabat berkuasa yang bersalah dengan reformasi yang baik dalam sistem pemerintahan, serta sosialisasi yang edukatif atas kesiagaan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia," ujar Direktur Komunikasi Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) Manuel H Hizon, Rabu (24/7/2013).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain KPK, RMAF juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh lainnya, yakni Ernesto Domingo dari Filipina, Lehpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi Shakti Samuha dari Nepal Sementara itu, Presiden RMAF Carmencita Abella mengatakan, peraih penghargaan Ramon Magsaysay merupakan individu dan organisasi yang luar biasa.

Semuanya dinilai terlibat dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing. Permasalahan ini dinilai telah merusak kehidupan masyarakat sehingga menciptakan kemelaratan dan kebodohan.

Permasalahan ini termasuk konflik bersenjata, penyakit yang mematikan, eksploitasi dan perdagangan manusia, korupsi dengan impunitas, instabilitas politik dan sistem tata pemerintahan yang buruk. Para penerima penghargaan ini dinilai telah mencurahkan kemampuan dan energinya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X