Kompas.com - 24/07/2013, 22:10 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, konflik yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, merupakan konflik intra-agama, atau benturan antarsesama umat Islam di Madura.

Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman di Jakarta, Rabu (24/7/2013). "Saya belum lama menerima kedatangan saudara kita dari Madura. Ada sebuah konflik, benturan intra-agama, sesama umat Islam yang ada di Madura," kata Presiden.

Dia menilai, sedianya konflik semacam ini tidak perlu terjadi. Presiden mengatakan, loyalitas utama warga negara haruslah ditujukan kepada bangsa dan negara, bukan untuk daerah asalnya, agama, ataupun suku. Dalam sambutannya, Presiden juga mengaku terenyuh mendengar cerita dari warga Sampang.

"Sesama umat Islam yang ada di Madura. Yang saya sampaikan ini bagian begitu banyak yang menyentuh sesuatu yang asasi, kebangsaan, masa kini dan masa depan," katanya.

Dia juga mengatakan, ada tujuh hal yang patut dijalankan masyarakat Indonesia yang multipartai dan multibudaya dalam kehidupan berdemokrasi. Ketujuh hal itu adalah siap menerima perbedaan, mewadahi aspirasi minoritas, penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, kebebasan yang tidak melecehkan atau menistakan simbol identitas yang lain, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan apa pun, menjadi teladan, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Selain itu, Kepala Negara berpesan agar tidak ada pemaksaan terkait dengan kepercayaan di Tanah Air. "Marilah kita bangun civil society, masyarakat madani yang juga bertanggung jawab, yang punya nilai-nilai baik, mencirikan good society, dia bisa mengatakan ini enggak baik, ini baik, ini enggak boleh, ini boleh. Kalau itu tidak ada dan mengharapkan negara sebagai polisi, maka kehidupan kita tidak baik," tutur Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X