Kompas.com - 24/07/2013, 21:59 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo RODERICK ADRIAN MOZESKapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo berjanji akan menindak tegas Front Pembela Islam (FPI) agar bentrokan seperti yang terjadi antara anggota FPI dan warga di Kendal, Jawa Tengah, tidak terulang.

"Tentu ini akan ada tindakan tegas," kata Timur saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Timur juga mengungkapkan, pihaknya akan memproses siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. "Siapa pun yang melakukan, harus sama di hadapan hukum, kita lakukan langkah-langkah persuasif," ujarnya.

Sebelumnya, Timur menyatakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam bentrokan di Kendal beberapa waktu lalu. Menurut Timur, pihaknya telah menahan dan memproses secara hukum pelaku yang diduga terlibat.

Jenderal bintang empat ini pun mengingatkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan melakukan tindakan kekerasan, terlebih selama bulan Ramadhan.

Terkait bentrokan FPI dengan warga di Kendal, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi.

Wacana pembubaran FPI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara Sekretaris Kabinet Dipo Alam secara terpisah menyatakan, FPI belum terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) di Kementerian Dalam Negeri. Dipo mengatakan bahwa FPI hanya sebatas forum kumpul-kumpul.

Oleh karena itu, Dipo merasa heran akan wacana pembubaran FPI. "Menurut Mendagri belum terdaftar sebagai ormas, apa yang mau dibekukan?" tanya Dipo.

Meskipun bukan termasuk ormas, menurut Dipo, FPI tetap harus ditindak jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X