Presiden Diminta Percepat Pergantian Kapolri

Kompas.com - 24/07/2013, 18:56 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo RODERICK ADRIAN MOZESKapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan untuk melakukan pergantian kepala Polri dalam waktu dekat. Faktor utama perlu dilakukan pergantian, yakni buruknya kinerja kepolisian selama dipimpin Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Harapan itu disampaikan pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi, Rabu (24/7/2013), ketika dimintai tanggapan adanya rencana pergantian Kapolri bersamaan pergantian Panglima TNI.

Bambang mengatakan, wibawa Kepolisian di mata publik terus berkurang menyusul banyaknya konflik horizontal, kekerasan, dan kejahatan di tengah masyarakat. Publik melihat kepolisian lebih banyak sebagai pemukul. Disiplin di internal juga lemah.

Jadi, menurut Bambang, percepatan pergantian Kapolri bukan hanya untuk persiapan Pemilu 2014 seperti yang disampaikan Presiden. "Tidak salah diganti," kata pengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu.


Dengan demikian, Bambang menilai masa jabatan Timur tidak layak untuk diperpanjang menjadi Kapolri setelah memasuki masa pensiun nanti. Jika ternyata Presiden memilih memperpanjang masa tugas Timur, Bambang menilai Presiden hanya mempertimbangkan loyalitas Timur, bukan prestasi.

Jika memang dilakukan pergantian, Bambang berharap Presiden tidak salah kembali memilih Kapolri selanjutnya. Presiden harus memilih perwira tinggi berdasarkan kualitas, bukan karena pertimbangan politik.

Ia berpendapat tidak masalah jika Presiden mengulangi situasi ketika memilih Timur. Saat itu, Timur diorbitkan menjadi Kapolri ketika masih menjabat Kepala Polda Metro Jaya dengan pangkat bintang dua.

"Tapi prestasi jadi ukurannya. Boleh jenderal bintang dua, tapi bukan karena ada sesuatu. Kalau bintang dua punya reputasi yang bagus, yah enggak masalah dinaikkan," kata Bambang.

Dari seluruh calon yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden, adakah yang berkualitas? "Belum kelihatan yang prestasinya menonjol. Tapi pasti ada yang lebih baik. Stoknya segitu, yah diambil saja," jawab Bambang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X