Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Rekapitulasi DPS

Kompas.com - 24/07/2013, 17:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di semua provinsi di Indonesia. Pasalnya, data pemilih di enam provinsi belum akurat. Padahal, Rabu (24/7/2013) ini adalah hari terakhir pengumuman DPS.

“Rekapitulasi menunggu enam daerah itu. Kalau itu sudah datang, ya fixed itulah data DPS nasional,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, sembari menunggu data dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau terkirim, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU menyisir data ganda yang masuk. “Kami akan lakukan penyisiran DPS dengan Sidalih. Sidalih terus masuk, tidak menunggu sampai semua masuk dan direkapitulasi. Rekapitulasi itu digunakan untuk sinkronisasi dengan data nasional,” ungkapnya.

Menurut Ferry, meski tahapan pengumuman DPS akan berakhir, KPU tidak akan mencabut DPS yang telah diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di setiap kelurahan/desa. “DPS yang sampai sekarang ini dipasang di kelurahan akan terus kami umumkan dan tidak akan dicabut,” ujar Juru Bicara KPU itu.

Untuk itu, katanya, pihaknya telah mengimbau dan menginformasikan ke semua PPS untuk terus memasang DPS tersebut. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memeriksa dan memastikan nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2014.

“Kami informasikan seluruh PPS untuk tetap memasang DPS yang sudah dipampang sejak 11 Juli lalu. Kalau memang ada, yang sudah dicabut itu karena berkaitan soal teknis,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menemukan DPS sejumlah kabupaten, kota, dan kecamatan di enam provinsi belum akurat. KPU setempat diminta segera memperbaiki daftar tersebut.

“Setidaknya ada enam daerah yang perlu dilihat lagi keakurasiannya karena ada proses yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih),” Ferry, Selasa (23/7/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com