Kompas.com - 24/07/2013, 17:12 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melani Leimena Suharli, anggota Fraksi Partai Golkar MPR Tetty Kadi Bawono, Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013). Diskusi menakar kompetensi calon legisltaif dari kalangan selebritas.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melani Leimena Suharli, anggota Fraksi Partai Golkar MPR Tetty Kadi Bawono, Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013). Diskusi menakar kompetensi calon legisltaif dari kalangan selebritas.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Melanie Leimena Suharli mendukung pembubaran ormas-ormas anarkistis, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Namun, pembubaran tersebut sebaiknya memperoleh dukungan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Menindak harus hati-hati, baiknya dikumpulkan dulu semua unsur dari Muhammadiyah dan NU dan sepakat bahwa Islam tidak kekerasan. Jadi, kalau sudah dua ormas besar itu bersikap, nanti kan yang di bawahnya akan mengikuti sehingga semua masyarakat sepakat dan diambil keputusan usulan pembubaran misalnya,” ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Rabu (24/7/2013).

Tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, Melanie khawatir pembubaran ormas tersebut memperoleh resistensi. “Nanti ada yang bilang tidak boleh atau melanggar HAM. Makanya, Kementerian Dalam Negeri bisa mengundang elemen masyarakat ini dan mengambil keputusan bersama,” ujar Melanie.

Selain itu, Melanie melihat perlunya aparat penegak hukum mencari celah aturan hukum untuk memberikan efek jera kepada ormas yang kerap melakukan tindakan anarkistis. Menurutnya, beberapa ormas Islam saat ini salah kaprah dengan konsep keislaman di Indonesia.

“Islam ini tidak ada mengajarkan kekerasan. Selain itu, Indonesia memegang asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus dihormati,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, bentrok antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meletup pada Kamis (18/7/2013). Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain korban tewas, dalam bentrokan itu sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI dibakar massa, sementara tiga mobil FPI lainnya dirusak massa.

Peristiwa ini bermula saat rombongan FPI gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang baru saja melakukan razia di lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya, FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo. Warga setempat kesal atas ulah anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah mereka. Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap main hakim sendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, FPI berkilah dengan menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan karena mereka merasa diserang oleh sekelompok preman yang menjaga wilayah lokalisasi Alaska di Kendal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X