Kompas.com - 24/07/2013, 12:39 WIB
Suasana Rapat Paripurna DPR RI KOMPAS. com/Indra AkuntonoSuasana Rapat Paripurna DPR RI
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menyatakan, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR adalah penyebab anjloknya kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat. Lebih tegas, ia mengatakan, korupsi yang dilakukan anggota DPR mendapatkan perhatian masyarakat karena posisinya sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk pengawasan.

"Korupsi saja (penyebabnya), korupsi di legislatif lebih news maker karena (DPR) lembaga pengawasan," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Terkait itu, politisi Partai Golkar tersebut berharap masyarakat pemilih tak terpengaruh dan tetap memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Ia khawatir, anjloknya kepercayaan masyarakat kepada politik akan memicu tingginya angka golput pada waktu pemilihan umum mendatang.

"Kecenderungannya (suara pemilih) terus turun dilihat di pemilihan gubernur dan bupati. Cuma yang bahaya kalau turun di pileg (pemilihan legislatif)," ujarnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan penelitian Indikator Politik Indonesia, masyarakat dinilai sudah tidak percaya lagi pada politik. Semakin sering mengikuti berita politik, kepercayaan masyarakat kepada kehidupan politik semakin ambruk. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.

Tidak hanya berdasarkan informasi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui media online atau jejaring sosial, sebanyak 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Selain itu, masyarakat juga pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya. Masyarakat juga menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.

"Ada dua dari 10 pemilih kita yang mengakses internet. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, semakin rendah kepercayaan kepada politik, dan semakin jelek pandangan kepada politisi," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi bertajuk "Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik", di Jakarta, Selasa (23/7/2013) sore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu itu, Burhanuddin mengatakan, publik tidak percaya lagi kepada politik karena buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.