Golkar: Rano Karno Jangan Mau Nikmatnya Saja

Kompas.com - 23/07/2013, 19:52 WIB
Wagub Banten Rano Karno k5-11Wagub Banten Rano Karno
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan sikap Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang ingin mengundurkan diri di tengah jalan. Menurut dia, Rano tak perlu reaktif dalam menghadapi masalah pribadinya dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Nurul menegaskan, sebagai seorang pemimpin, seharusnya Rano bertahan dan mampu meneruskan tugasnya sampai akhir masa jabatan. Kalaupun ada permasalahan, ia menilai hal itu sebagai ajang latihan sebelum nantinya Rano menduduki posisi yang lebih tinggi.

”Seharusnya apa yang dirasakan ini adalah pelajaran sebagai calon pemimpin. Jangan hanya mau menerima hal yang nikmat saja. Anggap saja ini latihan kesabaran,” kata Nurul di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Untuk diketahui, pernyataan Nurul ini terkait dengan niat Rano Karno mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten. Alasannya, Rano mengaku tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kubu PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Rano menuding ketidakharmonisan Rano dengan Atut terjadi lantaran ada persaingan di antara keduanya. Oleh PDI Perjuangan, kubu Atut dianggap takut kalah dalam persaingan pada pemilihan kepala daerah Banten pada periode selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Nurul menyampaikan pendapat lain. Baginya, permasalahan antara Rano dan Atut merupakan masalah personal dan tidak perlu berimplikasi jauh sampai pada aksi mengundurkan diri.

”Ini hanya masalah personal. Kalau mundur di tengah jalan, ini akan jadi suatu preseden karena hanya alasan personal, perasaan pribadi,” ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X