Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB, Pilih Rhoma Irama atau Mahfud MD?

Kompas.com - 23/07/2013, 19:26 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku masih menjaring beberapa nama untuk menjadi calon presiden dari partai tersebut, termasuk raja dangdut Rhoma Irama. Selain dianggap populer dan memiliki massa, Rhoma juga menjadi orang pertama yang mengajukan diri ke PKB.

"Pak Haji Rhoma itu, kan, luar biasa (pendukung) di tingkat grassroot (akar rumput)," ujar Muhaimin saat acara Hari Lahir Ke-15 PKB di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut masih mempertimbangkan nama-nama lain, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa.

"Pak Mahfud di kelas menengah dicintai. Pak Ali Masykur punya kelebihan," imbuh Cak Imin.

Ketika ditanyai kemungkinan ia ikut dalam bursa pencalonan presiden PKB, Muhaimin mengaku lebih memberikan kesempatan kepada kader-kader lain yang memiliki potensi.

"Belum terpikir (untuk ikut capres). Sebagai pemimpin PKB, saya lebih fokus memenangkan PKB dalam pileg (pemilu legislatif)," ujar Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi tersebut.

Meskipun begitu, semua keputusan tersebut belum final. "Nanti diputuskan setelah pileg (pemilu legislatif)," ujar Muhaimin.

Baca juga:
Rhoma: Saya Tidak Mungkin Mundur dari Capres
Rhoma Irama Makin Optimistis Jadi Capres
Rhoma Merasa Berdosa jika Tolak Pencapresan
Rhoma: Menjadi Presiden Itu Amanah
Rhoma Irama Anggap Enteng Jabatan Presiden
"A to Z" Kata Rhoma soal "Nyapres"
Rhoma Ingin Berantas Kemungkaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com