Kompas.com - 23/07/2013, 15:45 WIB
Salah satu mobil milik anggota FPI yang dibakar setelah rombongan massa FPI menabrak seorang pengendara motor di Kendal, Kamis (18/7/2013). Foto diunggah melalui akun Twitter. Twitter.com/Ragil Suryo RaharjoSalah satu mobil milik anggota FPI yang dibakar setelah rombongan massa FPI menabrak seorang pengendara motor di Kendal, Kamis (18/7/2013). Foto diunggah melalui akun Twitter.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Daerah (pemda) Kendal dan Temanggung, Jawa Tengah, untuk menindak dan memberi sanksi kepada FPI terkait bentrok dengan warga pekan lalu. Hanya saja, sanksi teguran dapat diberikan dengan mekanisme pembuktian.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Teguran bukan wewenang Mendagri, tapi dari pemda. Sudah dilakukan koordinasi dengan pemda untuk melakukan itu (pemberian sanksi)," ujar Kepala Sub-Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bahtiar saat ditemui di kantornya, Selasa (23/7/2013).

Hanya, kata dia, meski hampir satu pekan berlalu sejak bentrokan, pemberian teguran belum juga dilaksanakan. Ia mengungkapkan, untuk memberi sanksi, pemda harus memanggil kedua belah pihak yang berseteru, kepolisian, bahkan aparat komando distrim militer (kodim).

"Itu (pemberian teguran) masih dalam proses. Karena teguran itu kan administrasi negara ya, jadi ada mekanismenya. Pemda harus mengumpulkan bukti dan fakta dulu," lanjut Bahtiar.

Ia mengatakan, selain pemberian sanksi administrasi bagi FPI secara organisasi, aparat kepolisian juga akan menjatuhkan sanksi baik pidana bagi anggota FPI Temanggung maupun bagi warga yang terlibat dalam bentrokan tersebut.

“Sanksi untuk organisasi secara administrasi. Pada saat yang sama, sanksi pidana dan perdata tetap diberikan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah memberi kesempatan kepada kepolisian untuk mengusut bentrokan yang melibatkan massa FPI dengan warga Sukorejo, Kendal, Kamis (18/7/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kan bentrok antara warga dan FPI. Jadi, kami menyerahkan kepada kepolisian untuk mengusut siapa yang melakukan pelanggaran atau pidana. Nanti kami ikut hasil penyelidikan dan rekomendasi kepolisian," ujar Gamawan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2013).

FPI vs warga

Insiden ini berawal dari peristiwa sehari sebelumnya. Rabu (17/7/2013) siang, massa FPI melakukan sweeping di Lokalisasi Sarem dan beberapa tempat hiburan lain di Kecamatan Sukorejo. Mereka datang mengendarai tiga mobil. Dalam aksi itu, lokalisasi dan tempat hiburan dirusak.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X