Kompas.com - 23/07/2013, 14:16 WIB
Marisi Martondang, anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Selasa (23/7/2013). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAMarisi Martondang, anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Selasa (23/7/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Marisi Martondang, anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Selasa (23/7/2013). Marisi diperiksa sebagai saksi bagi salah satu tersangka kasus itu, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Marisi diketahui telah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, Marisi disebut sebagai Direktur Administrasi PT Anugerah Nusantara yang merangkap Direktur Utama PT Mahkota Negara, anak perusahaan PT Anugerah.

Adapun PT Anugerah dimiliki Nazaruddin. Perusahaan itu pun berganti nama menjadi Grup Permai. Perusahaan milik Nazaruddin ini diduga mendapat keuntungan dari jual beli proyek pemerintah. Beberapa proyek yang diurus PT Anugerah, di antaranya, proyek wisma atlet SEA Games, proyek Hambalang, dan proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KPK pernah menggeledah kantor Grup Permai terkait penyidikan kasus suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin beberapa waktu lalu. Dari temuan penggeledahan inilah KPK mulai menyelidiki kasus Hambalang. Ada catatan keuangan PT Anugerah Nusantara/ Grup Permai yang menunjukkan aliran dana proyek Hambalang ke sejumlah pihak.

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana/prasarana Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta Teuku Bagus. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.