Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Diminta Hargai Kepala Negara

Kompas.com - 23/07/2013, 13:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman mengaku prihatin dengan pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, seharusnya Rizieq menghargai dan memahami SBY sebagai kepala negara yang memiliki tanggung jawab menjamin keamanan semua rakyatnya.

"Hak siapa pun untuk menilai siapa pun. Tapi saya sedih kalau ada yang menilai SBY sebagai pecundang. Hargai dia (SBY) sebagai kepala negara, wajar dia berkata tegas kepada siapa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat," kata Hayono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Menurut Hayono, pernyataan tegas SBY yang ditujukan untuk FPI sangat wajar karena seorang Presiden memiliki tugas konstitusi memberi rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, FPI juga harus bisa lebih arif dalam mengekspresikan kegiatannya kepada publik dengan cara-cara damai.

"Publik berharap FPI bisa berekspresi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Jangan menjurus kekerasan," ujarnya.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Rizieq Syihab tiba di Mabes Polri, Jakarta untuk menjenguk Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir, Selasa (10/8/2010).
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Minggu (21/7/2013), Presiden berharap organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Pernyataan Presiden ini menanggapi bentrok yang terjadi antara warga Kendal dan FPI, pekan lalu. Ketua FPI Rizieq Shihab pun menanggapi pernyataan presiden.

"Di Kendal, FPI tidak melakukan sweeping, tapi monitoring damai tanpa senjata apa pun. Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq, dalam pernyataan tertulisnya, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (23/7/2013).

Menurutnya, dalam peristiwa di Kendal, FPI tidak main hakim sendiri. Ia mengatakan, FPI mendatangi Polres dan meminta tempat pelacuran ditutup di bulan Ramadhan. Namun, masih menurut Rizieq, FPI dihakimi oleh ratusan preman pelacuran dengan berbagai macam senjata hingga banyak yang terluka.

Rizieq menilai, pernyataan Presiden karena tak cermat dalam mengikuti pemberitaan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita. Tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com