Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ajudan Presiden Bersaing di Bursa Calon Kapolri

Kompas.com - 23/07/2013, 12:08 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Persaingan menuju kursi kepala Kepolisian RI dihiasi nama-nama mantan ajudan Presiden Republik Indonesia. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayu Seno.

Komjen Sutarman

Jenderal bintang tiga ini pernah menjadi ajudan Presiden RI pimpinan Abdurrahman Wahid tahun 2000. Kariernya pun terus meroket setelah itu. Tahun 2004, pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957, itu menjabat Kapolwiltabes Surabaya.

Selain itu, dia sempat menduduki jabatan Kapolda Kepulauan Riau (2005), Kaselapa Lemdikat Polri (2008), Kapolda Jawa Barat (2010), dan Kapolda Metro Jaya (2010). Jabatan terakhirnya ialah Kabareskrim Polri sejak 2011 hingga sekarang. Tamatan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1981 itu disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat menduduki kursi Tri Brata 1.

Komjen Budi Gunawan

Pria kelahiran tahun 1959 ini pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI masa pimpinan Megawati Soekarnoputri (2003). Kariernya di jajaran Polda ialah menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.

Lulusan Akpol angkatan 1983 itu juga pernah menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Kepala Divisi Propam Polri. Dari segi usia dan pangkat, Budi memenuhi persyaratan sebagai calon kapolri.

Irjen Putut Eko Bayu Seno

Tamatan Akpol angkatan 1984 ini pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009. Kariernya pun cemerlang sejak itu.

Pada 2009, Putut dipercaya menjabat posisi Wakapolda Metro Jaya. Dia pernah menjabat Kapolda Banten dan Kapolda Jawa Barat. Hingga akhirnya, pada 2012, dia menduduki posisi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Untung S Radjab. Putut merupakan salah satu calon termuda yang memasuki bursa calon Kapolri.

***

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini atau sebelum masa pensiun Timur, yakni tahun 2014. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan memberikan rekomendasi para nama calon Kapolri kepada Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon kapolri kepada Presiden. Namun, hingga kini, Kompolnas belum menyerahkan nama-nama tersebut yang rencananya diserahkan pada awal Juli.

Anggota Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berunding dengan Ketua Kompolnas, yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menentukan nama-nama calon yang akan dikirim ke Presiden.

"Kami baru mau membahasnya untuk menentukan siapa saja yg akan kami sampaikan sebagai saran dan pertimbangan ke Presiden setelah membahasnya dengan Ketua Kompolnas. Setelah itu baru diserahkan ke Presiden," kata Edi saat dihubungi, Selasa (23/7/2013).

Kompolnas pun telah melakukan tatap muka dengan sembilan calon Kapolri, baik jenderal bintang tiga maupun bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan Juni lalu di Mabes polri, Jakarta Selatan. Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah.

Sembilan nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua ialah Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com