Kompas.com - 23/07/2013, 11:51 WIB
Ilustrasi: Puluhan bocah turut meramaikan kampanye terbuka yang digelar oleh partai Golkar di lapangan Cipta Karya Panam, Pekanbaru, Jumat (20/3/2009).  Tribun Pekanbaru/Melvinas Priananda Ilustrasi: Puluhan bocah turut meramaikan kampanye terbuka yang digelar oleh partai Golkar di lapangan Cipta Karya Panam, Pekanbaru, Jumat (20/3/2009).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan sikapnya untuk melarang anak-anak terlibat dalam kampanye, termasuk kampanye di jalan dan rapat terbuka, karena hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Namun, sikap itu goyah saat mengonsultasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye dengan Komisi II DPR RI, Rabu (17/7/2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun di ambang kegalauan.

Para wakil rakyat tersebut menyatakan ketidaksetujuannya pada pelarangan anak-anak ikut dalam kampanye. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, DPR menilai tidak perlu ada larangan untuk membawa anak-anak di dalam kampanye. Hanya saja, keterlibatan anak-anak dalam kampanye perlu diatur.

Apa alasan DPR menyampaikan usulan tersebut? Demi pendidikan politik, demikian salah satu bunyi kesimpulan rapat konsultasi DPR dan KPU.

Selalu berulang

Ini bukan perdebatan baru. Setiap menjelang pemilu, persoalan anak di dalam kampanye selalu jadi perhatian. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pernah menyambangi KPU pada Pemilu 2009 untuk meminta anak jangan lagi dilibatkan dalam kampanye.

Pasalnya, catatan Komnas PA menunjukkan, pada Pemilu 2004, sedikitnya enam orang anak meninggal saat ikut kampanye. Tiga orang meninggal di Batam, Kepulauan Riau, akibat truk yang ditumpanginya terbalik saat menuju daerah kampanye, sedangkan di Boyolali seorang anak meninggal karena tersengat aliran listrik saat ingin memasang bendera. Sementara dua orang lainnya meninggal saat berkampanye di daerah Sulawesi Tenggara. Atas permintaan Komnas PA tersebut, KPU tetap bergeming.

Usaha yang sama kembali dilakukan Komnas PA juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada tahun 2012, dua lembaga itu menemui Ketua KPU Husni Kamil Manik untuk menuangkan klausul larangan pelibatan anak dalam kampanye pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Upaya itu berbuah manis. Dalam draf PKPU tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kampanye Pemilu Legislatif, KPU melarang anak-anak diikutsertakan dalam kampanye pemilu. Pasal 32 Ayat (2) huruf I dalam aturan itu menyebutkan, pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan anak yang belum berusia 18 tahun. Ayat (4) aturan itu menegaskan, pelanggaran terhadapnya, adalah tindak pidana pemilu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Anggota Komisi II mengikuti rapat dengar pendapat dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, anggota Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro dan Hadar Navis Gumay (depan kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013). Rapat membahas sistem pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014.

Ide playground

Meski sudah diberi masukan oleh para pemerhati anak, KPU kembali goyang pendiriannya. Dari frase "boleh, hanya saja perlu diatur" yang dikeluarkan anggota DPR itulah kegalauan KPU bermula. Sejumlah komisioner yang dihubungi Kompas.com, baik setelah rapat konsultasi ataupun hari-hari setelahnya, menegaskan bahwa KPU yang sebenarnya paling berwenang menyusun dan menetapkan PKPU tidak ingin anak-anak dilibatkan dalam kampanye.

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, misalnya, mengatakan KPU masih bersikap melarang penyelenggara kampanye untuk mengikutsertakan anak-anak dalam kampanye apa pun. Namun, KPU merasa perlu mempertimbangkan masukan DPR untuk finalisasi sikapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.