Kompas.com - 23/07/2013, 10:57 WIB
Ilustrasi: Berkumpul bersama keluarga menjadi idaman bagi sebagian narapidana (warga binaan) yang merayakan Lebaran di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2008). KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi: Berkumpul bersama keluarga menjadi idaman bagi sebagian narapidana (warga binaan) yang merayakan Lebaran di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2008).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) memberikan remisi kepada narapidana anak-anak. Remisi tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Selasa 23 Juli 2013. Sebanyak 648 napi anak mendapatkan remisi dengan rincian 641 orang mendapatkan pengurangan hukuman dan tujuh orang bebas. Pemberian remisi ini berdasarkan peraturan Menkum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1. 

" Sebanyak 641 anak masih menjalani sisa pidana, tujuh orang setelah dikurangi remisi dapat bebas," ujar Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadi, di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Juni 2013, terdapat 2.209 tahanan anak, 3.541 narapidana anak, serta 1.238 klien anak yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dengan pemberian remisi ini, Kemenhuk dan HAM berharap dapat mendukung upaya pemenuhan hak dan kepentingan anak.

Pemberian remisi pada Hari Anak Nasional merupakan amanat Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri No 23/2013 disebutkan, remisi bagi anak pidana didasarkan atas pertimbangan untuk kepentingan masa depan anak yang bersangkutan, mengurangi beban psikologis, serta mempercepat proses integrasi. Besaran remisi ditentukan sama dengan usulan remisi umum pada tahun bersamaan (remisi 17 Agustus).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Nasional
Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Nasional
Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Nasional
Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Nasional
Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Nasional
Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.