Kompas.com - 22/07/2013, 23:04 WIB
Ahmad Fathanah menggendong putrinya saat menunggu sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013). Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi . KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOAhmad Fathanah menggendong putrinya saat menunggu sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013). Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi .
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah mengajukan surat izin kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, untuk berobat jalan. Ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango, meminta Fathanah untuk melampirkan surat keterangan dari dokter di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saudara ingin berobat jalan? Majelis menyikapinya bahwa kemungkinan berobat jalan bisa dikabulkan sejauh majelis dapat penjelasan dari rutan KPK bahwa di KPK tidak cukup memadai menangani penyakit terdakwa," ujar Nawawi sebelum mengakhiri sidang lanjutan dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2013) malam.

Saat dikonfirmasi mengenai penyakitnya, Fathanah mengaku sedang mengalami gangguan pada perutnya. "Saya punya (sakit) perut aja itu," ujar Fathanah seusai sidang.

Dia mengatakan, surat tersebut diajukan sesuai prosedur saat kasusnya telah masuk ke persidangan. Tidak seperti sebelumnya, Fathanah masih dapat rutin berobat di luar rutan. "Kemarin itu tahap penyidikan saya kan selalu berobat ke luar. Tapi kan prosedur sekarang berbeda, harus melalui majelis hakim," terangnya.

Namun, Fathanah tak mempermasalahkan jika penyakitnya harus ditangani dokter di rutan KPK. "Kalau memang dokternya sanggup kenapa harus dirawat ke luar," ujarnya.

Fathanah ditahan di Rutan KPK sejak akhir Januari lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama.

Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.