Kompas.com - 22/07/2013, 23:04 WIB
Ahmad Fathanah menggendong putrinya saat menunggu sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013). Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi . KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOAhmad Fathanah menggendong putrinya saat menunggu sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013). Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi .
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah mengajukan surat izin kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, untuk berobat jalan. Ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango, meminta Fathanah untuk melampirkan surat keterangan dari dokter di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saudara ingin berobat jalan? Majelis menyikapinya bahwa kemungkinan berobat jalan bisa dikabulkan sejauh majelis dapat penjelasan dari rutan KPK bahwa di KPK tidak cukup memadai menangani penyakit terdakwa," ujar Nawawi sebelum mengakhiri sidang lanjutan dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2013) malam.

Saat dikonfirmasi mengenai penyakitnya, Fathanah mengaku sedang mengalami gangguan pada perutnya. "Saya punya (sakit) perut aja itu," ujar Fathanah seusai sidang.

Dia mengatakan, surat tersebut diajukan sesuai prosedur saat kasusnya telah masuk ke persidangan. Tidak seperti sebelumnya, Fathanah masih dapat rutin berobat di luar rutan. "Kemarin itu tahap penyidikan saya kan selalu berobat ke luar. Tapi kan prosedur sekarang berbeda, harus melalui majelis hakim," terangnya.

Namun, Fathanah tak mempermasalahkan jika penyakitnya harus ditangani dokter di rutan KPK. "Kalau memang dokternya sanggup kenapa harus dirawat ke luar," ujarnya.

Fathanah ditahan di Rutan KPK sejak akhir Januari lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama.

Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X