Kompas.com - 22/07/2013, 19:56 WIB
Ilustrasi: Kepala SMP Negeri 4 Muara Teweh, Subakir menunjukkan salah satu ruang sekolahnya yang rusak berat, Rabu (24/4/2013). Sekolah di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah itu memiliki sembilan ruang untuk kegiatan belajar dan lebih dari separuhnya atau lima ruang mengalami kerusakan yang telah dibiarkan lebih dari 10 tahun. Pihak sekolah sudah berkali-kali meminta perbaikan kepada pemerintah daerah setempat namun belum juga direalisasikan.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUSIlustrasi: Kepala SMP Negeri 4 Muara Teweh, Subakir menunjukkan salah satu ruang sekolahnya yang rusak berat, Rabu (24/4/2013). Sekolah di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah itu memiliki sembilan ruang untuk kegiatan belajar dan lebih dari separuhnya atau lima ruang mengalami kerusakan yang telah dibiarkan lebih dari 10 tahun. Pihak sekolah sudah berkali-kali meminta perbaikan kepada pemerintah daerah setempat namun belum juga direalisasikan.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, predikat kementerian dengan pelayanan terburuk menjadi pecut untuk menjadi lebih baik.

"Hasil dari Ombudsman memacu Kemendikbud untuk memberikan layanan publik yang baik," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, saat dihubungi pada Senin (22/7/2013).

Ibnu menjelaskan, selama ini pihaknya telah menggenjot reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan publik. Program terkait juga dijalankan dan berpijak pada layanan yang cepat, baik, serta murah dari sisi biaya, tenaga, dan waktu.

Lebih konkret, kata dia, semangat memberikan layanan publik ditunjukkan dengan membuka pos pengaduan Ujian Nasional, penerimaan siswa baru, penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), penyelenggaraan pendidikan menengah universal, sampai pada rehabilitasi sekolah rusak.

"Kami berharap pernyataan Ombudsman itu bukan karena masalah yang seharusnya jadi urusan daerah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI memberikan rapor merah atas pelayanan publik di lima kementerian. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman. Dari 18 kementerian, hasil survei menunjukkan lima kementerian tersebut masuk zona merah atau dinilai memiliki kepatuhan rendah terhadap pelayanan publik.

Lima kementerian tersebut mendapatkan skor paling rendah dengan nilai 1-1.000. Kelimanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (285), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (290), Kementerian Sosial (325), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (452), serta Kementerian Pertanian (485).

Survei dilakukan pada Maret-Mei 2013. Acuannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat komponen standar pelayanan publik. Metode survei yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data pada 18 kementerian Republik Indonesia.

Wilayah penelitian yaitu pada unit pelayanan publik yang langsung berada di bawah kementerian (tingkat eselon I/II) di Jakarta. Sementara itu, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan judgment sampling.

Peneliti mendatangi kementerian yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Kemudian,  mendatangi pengguna layanan dan diinventarisasi sejumlah unit layanan. Ombudsman berharap, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kementerian terkait.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.