Kompas.com - 22/07/2013, 13:44 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK. KOMPAS.com/Icha RastikaKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung penyelenggaraan sidang kode etik penyelenggara pemilu melalui konferensi video (video conference). Infrastruktur konferensi video Kejagung dinilai yang terbaik di antara yang dimiliki lembaga negara lain.

“DKPP menilai, Kejagung memiliki infrastruktur konferensi video yang terbaik di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Daripada harus membuat sarana dan prasarana konferensi sejenis, lebih baik DKPP memanfaatkan infrastruktur konferensi video Kejagung ini,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, seusai penandatangan nota kesepahaman antara DKPP dan Kejagung di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (22/7/2013).

Jimly mengungkapkan, sidang dengan konferensi video dilakukan dengan pelapor, terlapor, atau saksi mendatangi markas kepolisian daerah setempat. Dengan demikian, katanya, para pihak tidak perlu datang ke Jakarta hanya untuk sidang.

“Cukup mereka datang ke Mapolda, dengan prosedur beracara yang sudah digariskan DKPP. Tentu ini akan meringkas jarak, waktu, dan tenaga, dan yang pasti biaya,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Selain itu, kata dia, DKPP hanya terdiri dari tujuh orang anggota dan personel sekretariat yang terbatas.

“Jumlah anggota dan staf DKPP amat terbatas, sulit untuk menjangkau seluruh jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di seluruh Tanah Air bila mereka dilaporkan,” kata Jimly.

Satu anggota DKPP bahkan juga menjabat komisioner KPU, yaitu Ida Budhiati dan satu orang lainnya merupakan anggota Bawaslu, yaitu Nelson Simanjuntak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X