Tahun 2009, Harta Kekayaan Anang Iskandar Rp 2,4 M

Kompas.com - 22/07/2013, 13:36 WIB
Anang Iskandar KOMPAS.COM/ DIAN MAHARANIAnang Iskandar
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Pol) Anang Iskandar yang dicalonkan sebagai kepala Polri tercatat pernah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika terakhir kali melapor pada 15 November 2009, total harta kekayaan Anang sekitar Rp 2,4 miliar.

Jumlah ini terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anang yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id. Kala itu, ia masih menjabat kepala pusat pencegahan BNN. Jika dibandingkan dengan laporan Anang sebelumnya, yaitu pada Juli 2002, jumlah harta kekayaan Anang bertambah sekitar Rp 1,27 miliar.

Selain itu, menurut data LHKPN Anang, nilai total harta Rp 2,4 miliar itu terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, giro dan setara kas, serta piutang yang totalnya dikurangi dengan nilai utang. Adapun harta tidak bergerak yang dilaporkan Anang berupa tanah dan bangunan di Bekasi dan Mojokerto senilai total Rp 4 miliar. Kemudian harta bergerak yang terdiri dari alat transportasi dan mesin senilai total Rp 35 juta, usaha peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lainnya sekitar Rp 480 juta, serta harta bergerak lainnya serupa logam mulai senilai Rp 51 juta.

Selanjutnya, surat berharga yang dilaporkan Anang seharga Rp 880 juta, ditambah giro dan setara kas lainnya sekitar Rp 22 juta. Selain itu, Anang tercatat memiliki utang sekitar Rp 3,1 miliar sehingga total hartanya pada 2009 sekitar Rp 2,4 miliar.

Hari ini, Anang melaporkan perkembangan hartanya kepada KPK. Dia melaporkan data harta terbarunya kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai calon kepala Polri. Rincian harta Anang yang dilaporkan ke KPK hari ini tersebut belum tercatat di laman acch.kpk.go.id.

KPK akan memverifikasi dan mencatat kembali harta kekayaan yang dilaporkan Anang pada hari ini. Untuk diketahui, KPK menjadwalkan klarifikasi LHKPN untuk semua calon Kapolri di Gedung KPK. Proses klarifikasi tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga pekan depan. Untuk hari ini, hanya Anang yang akan menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Seperti diketahui, Anang merupakan salah satu calon kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Selain Anang, calon lainnya adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Sutarman.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X