Kompas.com - 22/07/2013, 12:38 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Basrief Arief belum mau mengungkapkan siapa saja yang akan diperiksa sebagai saksi maupun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diduga melibatkan jajaran Kemenkominfo. Saat ditanya apakah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring akan diperiksa, Basrief menjawab singkat.

“Itu mau kamu. Hahaha,” ujar Basrief, seusai menandatangani nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (22/7/2013) di Gedung Kejagung, Jakarta.

Ia mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan saksi dan tersangka baru dalam kasus itu. Penyidikan lebih lanjut, kata Basrief, ditentukan setelah penyidik mengeluarkan hasil evaluasi terhadap bekas dan dokumen yang didapat dari penggeledahan di kantor Kemenkominfo dan kantor PT Multidata Rancana Prima, Jumat (19/7/2013) lalu.

Sebelumnya, tim penyidik Kejagung menggeledah kantor BP3TI, Dirjen Penyelenggara Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kantor PT Multidata Rancana Prima. Penggeledahan kedua kantor tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, hal ini dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan/penitipan Nomor Print-37/F.2/Fd.1/07/2013 dan Surat Perintah Penyitaan/Penitipan Nomor Print-38/F.2/Fd.1/07/2013, tertanggal 17 Juli 2013.

Dari penggeledahan itu, Untung mengatakan, tim penyidik menyita beberapa dokumen dan surat-surat yang dianggap perlu. Untung enggan mengemukakan apa saja yang disita oleh tim penyidik.

Kejagung telah menetapkan Kepala BP3TI Santoso dan Dirut PT Multidana Rencana Prima (MRP), Dodi N Achmad sebagai tersangka. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 83/F.2/Fd.1/07/2013 dan 84/F.2/Fd.1/07/2013.

Dalam kasus tersebut, Kejagung menduga pelaksanaan proyek MPLIK oleh PT MRP di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 81 miliar, serta di Provinsi Banten dan Jawa Barat senilai Rp 64 miliar tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

Nasional
Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Nasional
Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Nasional
Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Nasional
Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Nasional
ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

Nasional
Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Nasional
Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Nasional
Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Nasional
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.