Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Transparansi Dana Kampanye Caleg

Kompas.com - 22/07/2013, 09:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengeluarkan aturan tentang pelaporan dan pembatasan dana kampanye bagi para calon anggota legislatif.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, dana kampanye Rp 1,5 miliar cukup bagi caleg untuk mempromosikan dirinya.

"Saya rasa maksimal seorang caleg di Jawa Rp 1 miliar, dan di luar Jawa 1,5 miliar itu cukup. Aturan yang mengatur materi ini sudah sangat terlambat, tapi lebih baik terlambat dari pada tidak ada," ujar Hajriyanto, Minggu (21/7/2013).

Menurutnya, aturan pelaporan dan pembatasan dana kampanye caleg memang sudah seharusnya dibuat peraturan khusus. Pelaporan dana kampanye ini dinilai akan menciptakan iklim persaingan yang lebih adil.

"Regulasi seperti ini bukan hanya sebagai wujud keterbukaan pendanaan kampanye, melainkan juga menjadi tuntutan Konstitusi UUD 1945 bahwa pemilu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ujarnya.

Tanpa adanya transparansi dan limitasi pendanaan, kata Hajriyanto, pemilu menjadi tidak adil. Sebab, hanya akan memberikan peluang kepada caleg yang memiliki kemampuan logistik dan finansial tinggi untuk menang.

"Sementara, caleg yang lemah kemampuan logistik dan finansialnya akan tersisihkan secara tidak adil dan fair. Jika hanya caleg yang kaya logistik yang menang, maka yang terwujud bukan demokrasi tetapi plutokrasi," ujarnya.

Plutokrasi adalah sistem politik di mana yang berkuasa adalah orang-orang kaya saja. Caleg yang kaya, kata Hajriyanto, cenderung menjadikan caleg yang miskin sebagai kanibal.

"Ini semua harus dicegah melalui pembentukan regulasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menegakkan nilai-nilai konstitusi," kata Wakil Ketua MPR ini.

Dana caleg diatur

Sebelumnya, KPU menilai para caleg perlu melaporkan dana kampanye dan penggunaannya. Hanya saja, bentuk dan teknik pelaporan dana kampanye caleg belum disepakati.

“Masing-masing calon berkampanye dan mengelola dana. Kami tidak pernah punya gambaran laporan dana kampanye senyata mungkin. Memang ada semangat agar calon melaporkan dana kampanyenya,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di sela-sela rapat konsultasi Peraturan KPU antara KPU dengan Komisi II DPR, Kamis (18/7/2013), di Jakarta.

Menurut Hadar, pelaporan sejatinya diikuti dengan audit dana kampanye sehingga ada kesetaraan bagi caleg yang memiliki dana kampanye yang besar dengan yang hanya memiliki dana pas-pasan saja.

“Jangan sampai para calon beruang bisa berkampanye dengan sumber dana ini macam-macam,” tuturnya.

Dia mengatakan, aturan untuk melaporkan dana kampanyenya justru menguntungkan caleg yang bersangkutan, yaitu terciptanya mekanisme penataan diri caleg maupun parpol. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, teknis pelaporan dana kampanye caleg belum dipastikan. Ia mengatakan, salah satu usulannya, caleg melapor dana awal dan akhir kampanyenya pada parpol yang mewadahinya.

“KPU hanya ditembuskan laporan itu,” ujar Ferry.

Hanya saja, lanjutnya, tidak ada ketentuan pemberian sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Pasalnya, peserta pemilu adalah parpol dan bukan caleg.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan, muncul pula usulan agar caleg menyetorkan dana kampanyenya kepada parpol. Dana itulah yang kemudian dilaporkan parpol kepada KPU. Metode itu, lanjutnya, akan memudahkan caleg dalam mengelola dananya. “Kalau caleg ingin berkampanye, tinggal meminta dan menggunakan dana yang sudah dia serahkan kepada parpol,” jelas Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com