Kompas.com - 21/07/2013, 14:48 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi Partai Hanura menilai, proyek perbaikan jalan Pantura selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan setiap tahunnya. Namun, jalan vital bagi pemudik itu terus menerus mengalami kerusakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta turun untuk menemukan adanya kejanggalan dalam proyek ini.

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, dalam siaran pers yang diterima Minggu (21/7/2013).

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

“Proyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” katanya.

Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angkutan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka.

“Maka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,“ ucap anggota Komisi III DPR ini.

Korupsi di Pantura

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjohanto mengungkapkan adanya potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalur pantai utara (pantura).

"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Bambang dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Nasional
Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.