KPK Diminta Telisik Proyek Abadi Jalur Pantura

Kompas.com - 21/07/2013, 14:48 WIB
Arus lalu lintas tersendat dengan antrean panjang kendaraan karena perbaikan jalan dan jembatan di Jalur Pantai Utara, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (18/6/2012). Aktivitas perbaikan jalan dilakukan pada sejumlah titik antara lain Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal hingga perbatasan Jawa Barat.  KOMPAS/RADITYA MAHENDRA YASA Arus lalu lintas tersendat dengan antrean panjang kendaraan karena perbaikan jalan dan jembatan di Jalur Pantai Utara, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (18/6/2012). Aktivitas perbaikan jalan dilakukan pada sejumlah titik antara lain Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal hingga perbatasan Jawa Barat.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi Partai Hanura menilai, proyek perbaikan jalan Pantura selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan setiap tahunnya. Namun, jalan vital bagi pemudik itu terus menerus mengalami kerusakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta turun untuk menemukan adanya kejanggalan dalam proyek ini.

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, dalam siaran pers yang diterima Minggu (21/7/2013).

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

“Proyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” katanya.

Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angkutan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka.

“Maka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,“ ucap anggota Komisi III DPR ini.

Korupsi di Pantura

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjohanto mengungkapkan adanya potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalur pantai utara (pantura).

"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Bambang dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X