KPK Diminta Telisik Proyek Abadi Jalur Pantura

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, dalam siaran pers yang diterima Minggu (21/7/2013).

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

“Proyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” katanya.

Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angkutan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka.

“Maka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,“ ucap anggota Komisi III DPR ini.

Korupsi di Pantura

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjohanto mengungkapkan adanya potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalur pantai utara (pantura).

"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Bambang dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Menurut Bambang, KPK membuat program "Indonesia Memantau Jalan" sekitar tiga tahun lalu. Melalui program tersebut, KPK menemukan informasi-informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dalam pembangunan infrastruktur jalan nasional dan provinsi.

"Di 'Indonesia Memantau Jalan', masalahnya, jalan nasional di daerah kan ada, persoalannya kualitas infrastruktur itu, bahan, nilai. Kedua, menyangkut informasi mengenai panjang jalan tidak sesuai, baru diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama," ungkap Bambang.

"KPK mengumpulkan informasi siapa pengusaha yang buat jalan itu, jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," kata Bambang lagi.

Dia juga menyatakan, potensi korupsi dalam pengadaan jalan ini masih dalam penanganan bidang pencegahan KPK, belum masuk ke bidang penindakan.

"Kalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat)," tambahnya.