Niat Hatta "Nyapres" Belum Bulat

Kompas.com - 20/07/2013, 15:41 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan (kiri) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa (kanan). KRISTIANTO PURNOMOSekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan (kiri) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa (kanan).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa untuk maju sebagai calon presiden di 2014 nanti belum bulat. Pasalnya, ia mengaku masih ingin fokus menyelesaikan tugas sebagai Menko Perekonomian dan menunggu hasil pemilihan legislatif.

"Nanti-nanti dulu, saya ingin betul konsisten sebagai Menko, saya ingin ekonomi kita betul-betul dijaga," kata Hatta di sela-sela acara pembekalan calon anggota legislatif asal PAN, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Hatta menegaskan, saat ini dirinya belum ingin mendeklarasikan diri sebagai capres lantaran tugasnya sebagai Menko Perekonomian masih cukup panjang. Ia memilih memberikan seluruh waktunya untuk tugas tersebut, dan hanya meluangkan waktu untuk partai di saat akhir pekan.

"Posisi saya sebagai Menko, kalau saya mendeklarasikan itu (capres), maka konsekuensinya lain," ujarnya.

Saat disinggung tentang pernyataan Amien Rais mengenai duet ideal antara dirinya dengan Joko Widodo, Hatta tak ingin berspekulasi. Ia hanya menjawab terus melakukan komunikasi dengan semua tokoh, dan siap maju sebagai capres bila diusung oleh partainya.

"Saya melakukan komunikasi dengan seluruh tokoh karena itu bagian dari silaturahim. Seorang ketua umum partai harus siap apapun, kalu tidak maka tidak perlu jadi ketua umum partai. Tapi ada teknis, momentum, di mana saya menyampaikan itu," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X