Kompas.com - 19/07/2013, 17:43 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara Yayasan Supersemar yang diputus Mahkamah Agung. Dalam putusan yang dijatuhkan MA tahun 2010 lalu, MA dinilai salah mencantumkan nominal denda yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar sehingga Kejagung tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Juni 2013 lalu. Namun, dalam salinan putusan tersebut, terdapat kesalahan sehingga proses eksekusi harus tertunda.

"Kesalahannya, MA itu seharusnya menulis Rp 3,07 triliun. Tapi di salinan putusan itu ditulisnya hanya Rp 3,7 juta," jelas Burhanuddin.

Setelah menerima salinan tersebut, Kejagung langsung mengembalikan salinan putusan itu agar diperbaiki oleh Mahkamah Agung, Kamis (27/6/2013). Akan tetapi, sampai saat ini, Kejagung belum juga menerima perbaikan atas salinan putusan tersebut sehingga hal itu membuat Kejagung berencana mengajukan PK.

"Pihak kita (Kejagung) akan mengajukan PK pokoknya. Karena memang mekanismenya seperti itu, memang harus melalui PK," katanya.

Sebelumnya, MA telah menjatuhkan vonis atas perkara Yayasan Supersemar Nomor 2896K.Pdt/2009, pada tahun 2010 lalu. Dalam putusan MA itu, Soeharto sebagai tergugat 1 dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat 2, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan hanya menghukum Yayasan Supersemar membayar denda pada negara atau penggugat sebesar 315.002.183 dollar AS dan Rp 139.229.179 atau total Rp 3,07 triliun (kurs: 1 dollar AS=Rp 9.738).

Sejumlah lembaga antikorupsi yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Legal Rountable (ILR), Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi FHUGM, dan PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan Jaksa agung Basrief Arief menindaklanjuti kasus hukum Yayasan Beasiswa Supersemar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka juga meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya melanjutkan gugatan perdata terhadap 6 yayasan terkait Soeharto lainnya. Kasus pidana korupsi Soeharto terhenti dengan alasan sakit permanen dan akhirnya Soeharto meninggal dunia. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku akan mempelajari putusan MA terlebih dahulu.

Kejaksaan juga akan mengevaluasi penanganan kasus itu dan menyelidiki keterkaitan enam yayasan terkait Soeharto lainnya. Keenam yayasan tersebut terdiri Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

"Jadi yang dilakukan tentu segera mempelajari putusan itu, melakukan telaah, melakukan langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan," kata Darmono.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Nasional
Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Nasional
Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

Nasional
Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Nasional
Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Nasional
Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X